jpnn.com - JAKARTA - Koalisi di detik-detik akhir Partai Golkar dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa, tak lepas dari deal-deal politik. Partai beringin dikabarkan mau merapat ke koalisi yang dipimpin Partai Gerindra itu setelah dijanjikan mendapat 10 posisi menteri jika Prabowo terpilih sebagai presiden.
Sumber JPNN menyebutkan, keputusan diambil Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) setelah dia gagal meminta Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri agar memberi "kuota" 8 posisi menteri. Kuota diminta sebagai timbal balik dukungan Golkar pada pasangan capres/cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang diusung PDI-P.
BACA JUGA: Anak Anggoro Titip Uang ke Mantan Ketua Komisi IV
Dikatakan, Megawati menolak permintaan Ical, panggilan Aburizal Bakrie, sebab sejak awal memutuskan Jokowi sebagai capres, PDI-P tak menjanjikan bakal membagi posisi strategis di pemerintahan kepada partai yang ikut berkoalisi yakni Nasdem, PKB, dan terakhir Hanura. Mega bahkan dengan tegas meminta ketiga partai tadi agar tak berharap diberi kursi menteri.
Mega selalu berkata posisi menteri akan diisi secara profesional lewat proses uji kelayakan dan kepatutan. Dengan sikap tersebut, Mega akhirnya tak menjawab permintaan ARB supaya Golkar diberi jatah 8 menteri. “ARB kecewa tidak ada jawaban dari Ibu Mega,” ungkap beberapa sumber yang dekat dengan ARB, Selasa (20/5).
BACA JUGA: Bantah Dukung Prabowo, Guruh Merasa Namanya Dicatut
Dampak dari arah dukungan Golkar ke Gerindra ini membuat sejumlah elite politik dan internal Golkar pecah. Diprediksi dua pertiga massa dan kader Golkar tidak mendukung keputusan ARB. “Mari berhitung anggaplah ada 38 kursi menteri, 10 sudah jadi milik Golkar, sisanya sudah pasti milik PKS, PPP, PAN dan Gerindra, semuanya sudah terbagi,” kata sumber tersebut.
Sikap ini merupakan bukti kesekian bahwa Partai Golkar merupakan partai haus kekuasaan yang mau melakukan apapun, termasuk dengan cara main politik dua kaki.
BACA JUGA: Muhaimin Hadiri Pertemuan Menteri Tenaga Kerja ASEAN
Menanggapi jatah menteri ini, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham ditemui wartawan di Rumah Polonia Jakarta Timur, yang jadi markas tim pemenangan Prabowo-Hatta, menjawab diplomatis. Menurut dia, partai apapun dibentuk di dunia ini punya ide dan cita dan rangka memperjuangkan cita-cita itu diperlkukan alat berupa kekuasaan.
"Ini hakekat partai tapi yang pasti di sini tidak ada perjanjian-perjanjian tentang posisi (menteri) itu dan Prabowo menjelaskan itu. Yang ada adalah niat yang tulus bersama-sama untuk berjuang memenangkan calon ini. Setelah itu kita akan bicara agar supaya janji cita-cita visi yang disampaikan kita laksanakan," jawabnya.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tinggal JK yang Belum Laporkan Harta Kekayaan
Redaktur : Tim Redaksi