Golkar Masih Lirik Demokrat

JAKARTA – Rencana koalisi Partai Golkar dengan Demokrat ternyata belum berakhirKarena mandat hasil Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnassus) Golkar, memberikan penugasan kepada Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla (JK) untuk melakukan penjajakan koalisi termasuk ke Partai Demokrat

BACA JUGA: Kisruh DPT, Anggota DPR Usulkan Hak Angket

“Dalam mandatnya itu, di samping penjajakan terhadap kubu Teuku Umar (PDI-P, red), juga terhadap Demokrat,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung kepada wartawan di gedung DPR RI, Senin (27/4).

Dia tegaskan, sampai tadi malam, pertemuan terakhir antara Dewan Pimpinan Pusat dengan Dewan Pimpinan Daerah I Golkar tingkat provinsi se-Indonesia, tetap memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum untuk menjajaki koalisi dengan partai-partai lain guna mengusung kandidat calon presiden ataupun calon wakil presiden.

Dengan demikian, lanjut Agung, terdapat sedikit perubahan pada titik fokus GolkarFokus bukan lagi semata-mata pada butir di mana Golkar mengusung Jusuf Kalla sebagai calon presiden, tapi sekarang butir kedua dari hasil Rapimnassus juga ditekankan.

“Butir kedua tersebut berbunyi memberi mandat kepada Ketua Umum untuk melakukan negosiasi dan komunikasi politik dengan parpol-parpol lain, baik untuk posisi capres atau cawapres

BACA JUGA: JK Belum Final, Capres Golkar Masih Mungkin Berubah

Jadi, tanpa mengubah hasil keputusan Rapimnassus, kini butir kedua lebih ditekankan,” tukasnya.

Agung yang juga Ketua DPR RI itu menerangkan, sudah ada titik perubahan, di mana “memberi mandat” itu maknanya berbeda dengan “telah memutuskan””Jadi, mandatnya adalah untuk melakukan komunikasi politik dengan parpol-parpol, baik untuk posisi capres atau cawapres, dan bisa untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain,” ujar Agung.

Untuk melaksanakan butir kedua ini, Ketua Umum diberi waktu beberapa hari untuk menyelesaikannya

BACA JUGA: Target Prabowo Tetap Capres

Sampai saat ini, ujar Agung, pembicaraan koalisi terlihat belum ada yang tuntas, baik dengan Demokrat, PDIP, maupun Gerindra“Kalau kemarin sehabis Rapimnassus, sepertinya tidak ada lagi pintu untuk berkomunikasi dengan Demokrat, sekarang sudah lebih jelas bahwa peluang-peluang Golkar untuk berkomunikasi dengan Demokrat, seperti halnya terhadap partai-partai lain, masih dibuka,” kata Agung.

Sementara itu Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (CINAPS), Guspiabri Sumowigwno memprediksikan kalau SBY akan tetap mengambil cawapres dari GolkarSebab Ketua Dewan Pembina Demokrat itu tidak mungkin membiarkan Golkar dan PDIP berkoalisi“Secara kalkulasi politik, sulit dipercaya bahwa SBY akan membiarkan PDIP dan Partai Golkar membentuk fron oposisi terhadap pemerintahannya kelak di satu sisi,” katanya.

Golkar merupakan partai dengan SDM yang baik, tradisi politik yang panjang, dan dalam dua besar di parlemenOleh karena itu, lanjutnya, akan janggal jika akomodasi terhadap Golkar hanya pada tingkat menteri di kabinet, imbuhnya“Jika hanya bersandar pada partai Islam, Demokrat malah sulit majuHal tersebut bisa dilihat dari respon pasar berupa anjloknya nilai rupiah dan indeks pasar modal,” tegasnya.

Itu menunjukkan bahwa pasar dan lingkungan bisnis pada umumnya meragukan koalisi Partai Demokrat hanya dengan partai-partai berbasis massa Islam akan cukup kokoh dan mendukung terjadinya pemerintahan yang kuat, papar Guspiabri. (fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar-Gerindra Belum Bahas Kekuasaan