jpnn.com - JAKARTA--Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham terheran-heran dengan langkah Kejaksaan Agung yang tiba-tiba ingin mengusut kasus kisruh pencatutan nama presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto. Ia menduga ada kepentingan politik di balik langkah lembaga pimpinan M Prasetyo tersebut.
"Saya khawatir langkah Kejaksaan Agung itu kental politisasi," ujar Idrus usai menghadiri rakor persiapan akhir Pilkada Serentak 2015 di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu (6/12).
BACA JUGA: Jangan Jadi TKI Nonformal! Perawat Masih Banyak Dibutuhkan di Jepang
Namun, Idrus tidak merinci kepentingan yang ia curigai bermain di balik kejaksaan.
Dibanding mengurus itu, menurut Idrus, ada masalah lainnya yang harusnya ditelisik. Yaitu proses perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
Idrus mengatakan, Menteri ESDM Sudirman Said sudah memberi 'sinyal' perpanjangan melalui surat pada Freeport. Padahal, proses pembahasan baru berlangsung 2019 mendatang. Beruntung surat Sudirman itu kurang mendapat respons dari para anggota dewan. Sehingga belum jadi ada pembahasan soal perpanjangan,
BACA JUGA: Semua Sibuk Dengan MKD, Jadi Lupa Pelototi Freeport
"Saya menghimbau, hentikanlah cara-cara yang tidak bermartabat. Jangan kembali ke masa lalu antarelit saling memotong, saling menjatuhkan," tegasnya.
Sementara itu, soal kasus Novanto, ia mengatakan Golkar konsisten mengikuti aturan hukum yang ada. Golkar akan mengikuti proses persidangan di MKD dengan mengedepankan fakta-fakta. Pasalnya, ada kekhawatiran putusan sidang itu nantinya tidak sesuai dengan bukti dan fakta-fakta yang ada. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Inilah 45 Mapolres yang Terkoneksi SIM Online
BACA ARTIKEL LAINNYA... Senator Minta Pemerintah Hentikan Kontrak Karya Freeport
Redaktur : Tim Redaksi