Nurul pun berharap Kementerian Dalam Negeri segera memberhentikan saudara Aceng dari jabatan bupati Garut."Dia tidak layak jadi kepala daerah," katanya.
Menurut Nurul, kejadian tersebut harus menjadi contoh bagi pejabat publik lainnya menjaga etika mereka. Nurul memiliki tiga aspek pandangan mengenai kasus ini.
Pertama, dari sisi Komisi Pemerintahan, di mana Nurul menjadi anggotanya di DPR, Aceng dinilai melanggar Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kepala Daerah. "Dia sudah sumpah janji untuk menjaga etika, tetapi ia melanggarnya," ujar Nurul.
DPRD Garut bisa menggunakan pasal-pasal tersebut untuk mengajukan keberatan dan menurunkannya dari jabatan kepala daerah. "Memang ini tidak sederhana karena harus ke Mahkamah Agung. Tetapi kalau ada tekanan dari masyarakat, maka bisa berhasil," ujar Nurul.
Kedua, ungkapnya, dari sisi aktivis perempuan. "Dia melanggar Pasal 8 tentang Pelecehan Seksual, baik secara verbal maupun perilaku. Berikutnya adalah Pasal 47 tentang Denda. Jadi, bisa dijerat dengan penyalahgunaan hukum yang bertumpuk," katanya.
Sedangkan yang ketiga adalah dari sisi Partai Golkar. Nurul mengatakan, Aceng bergabung menjadi kader Golkar pada 2011. Aceng juga pernah mencalonkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat. "Alhamdulillah dia kalah. Sebagai kompensasi, waktu itu kami berikan jabatan wakil ketua," kata Nurul.
Aceng Fikri diketahui menikahi Fany Octora,(18 tahun), secara siri dan menceraikannya dalam waktu empat hari. Aceng memutuskan tali pernikahan lewat pesan singkat. Pernikahan itu berlangsung pada 14 hingga 17 Juli 2012.
Nurul berharap kejadian ini tidak lagi berulang kepada kepala daerah lainnya terutama kepada kader Golkar. “ cukup ini menjadi kejadian terakhir dan tidak berulang dikemudian hari” tutup Nurul.(bli/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seleksi CHA, KY Jangan Sekadar Penuhi Kuota
Redaktur : Tim Redaksi