jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Bakumham DPP Partai Golkar Muslim Jaya Butar Butar menyatakan sumber dana penyelenggaraan Munasub Partai Golkar Desember 2017 yang menghasilkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum, tidak ada kaitannya dengan fee PLTU Riau-1 yang telah menjerat Eni Saragih sebagai tersangka.
Muslim menyayangkan pernyataan kuasa hukum Eni di beberapa media yang menuduh fee PLTU Riau-1 mengalir untuk Munaslub Partai Golkar.
BACA JUGA: Ada Aliran Rasuah Proyek PLTU Riau-1 ke Munaslub Golkar
Dia menegaskan bahwa Bakumham DPP tidak segan-segan melaporkan kuasa hukum Eni ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik Partai Golkar.
"Bakumham Partai Golkar memperingatkan kuasa hukum Eni Saragih, Fadli Nasution yang juga politisi PPP untuk tidak sembarangan bicara tanpa bukti karena semua berdampak hukum yang serius," kata Muslim dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/8).
BACA JUGA: KPK Dalami Peran Setya Novanto di Patgulipat PLTU Riau-1
Muslim mengatakan bahwa sumber dana Munasub Partai Golkar sudah jelas sebagaimana dilaporkan Ketua OC Agus Gumiwang Kartasasmita saat itu.
Menurut dia, semua perincian penggunaan dana Munaslub Partai Golkar telah dilaporkan secara transparan dan akuntabel.
BACA JUGA: Reaksi Papa Novanto soal Idrus Marham Jadi Tersangka Suap
"Dari mana sumber dananya jelas, serta tidak ada sepeserpun sumber dana berasal dari Saudari Eni Saragih," ungkap wasekjen PPK Kosgoro 57 itu.
Muslim meminta semua pihak untuk tidak berpolemik terkait tudingan fee PLTU Riau-1 mengalir ke Munaslub Partai Golkar dan menghentikan menggoreng isu murahan tersebut.
Dia menuturkan, perbuatan Eni sebagai anggota DPR jelas melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan.
Partai Golkar sangat mengapresiasi KPK untuk menuntaskan kasus dugaan suap PLTU Riau-1 dan siapa pun yang terseret.
"Harapan Golkar agar KPK tidak tebang pilih," ungkapnya.
Dia menyatakan sikap Partai Golkar jelas dalam pemberantasan korupsi, di mana Eni telah dipecat sebagai anggota dewan dan pengurus partai.
Menurutnya, itu merupakan bukti dan komitmen partai yang mengusung tagline Golkar Bersih.
Muslim mengatakan jika ada oknum-oknum pengurus Partai Golkar yang melakukan tindakan tidak terpuji, maka hal tersebut merupakan perbuatan pribadi bukan institusi.
Dia menegaskan, tidak ada perintah dari institusi untuk melakukan perbuatan tersebut.
"Apalagi menyebut fee PLTU Riau-1 mengalir ke Munaslub Partai Golkar. "Pernyataan tersebut bernuansa politis, ngawur dan mengada-ada serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," ungkap Muslim. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rasa Salut Kader Golkar untuk Keputusan Idrus Marham
Redaktur & Reporter : Boy