Hal ini menjadi salah satu kesepakatan yang dirumuskan dalam pertemuan tim 6 Golkar dan tim 6 PDIP, di Hotel Nikko, Jakarta, Selasa (27/4)
BACA JUGA: Etika Politik elit Rendah?
"Tapi ini sifatnya memang masih rumusan dan belum finalPartai Golkar dan PDIP memang berharap bisa membangun koalisi dan mengintensifkan pembicaraan paska diceraikannya Golkar oleh Demokrat
BACA JUGA: Mardiyanto Siap Hadapi Angket DPT
Tim 6 Golkar terdiri atas Ketua Dewan Penasihat Surya Paloh, Sekjen DPP Sumarsono, Ketua DPP Syamsul Muarif, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Andi Mattalatta, Wasekjen DPP Simon Patrice Mauren, serta YuniwatiDi tempat terpisah, Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla (JK) memastikan bahwa internal Partai Golkar saat ini tetap solid, demi mewujudkan amanat Rapimnasus untuk mengusung capres pada pilpres mendatang
BACA JUGA: JK Dipandang Gagal Pahami Kondisi Golkar
Menurut JK, tidak ada perbedaan keinginan antara DPP dan DPD I, karena semuanya tetap tunduk kepada aturan yang sudah ditetapkan partai.Hal ini ditegaskan JK saat menggelar jumpa pers di Media Lounge Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta, Selasa (28/4)"Golkar tidak ada yang pecah," tegas JK.
JK pun mengaku sudah menerima salinan resmi surat dari 25 DPD I, yang disebut-sebut mendesak agar pencapresan JK ditinjau kembali dan adanya usulan enam nama untuk menjadi cawapres yang akan diusulkan ke DemokratTerkait itu, JK menilainya sebagai masukan dan saran apabila mandat sebagai capres dan mandat melakukan komunikasi politik tidak dapat dijalankannyaSurat tersebut katanya, tidak bermaksud membantah hasil keputusan Rapimnasus.
Oleh Ketua DPD I Kaltim, Usman Mahyuddin, surat yang disebutkan lebih bersifat komunikasi ayah dan anak itu, sebenarnya sangat bersifat rahasia internal yang entah kenapa bisa dibocorkanSementara menurut Ketua DPD I Sulbar, Anwar Adnan Saleh, surat itu bukan bentuk perlawanan terhadap keputusan hasil Rapimnas yang memberi mandat kepada Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla sebagai capres, sekaligus memberikan kekuasaan penuh untuk membangun komunikasi politik yang bermuara pada koalisi pilpres.
"Kalau ada keinginan yang melawan kekuatan Rapimnas, maka harus diubah melalui lembaga Rapimnas," tegas Anwar.
Sementara Ketua DPD I Sultra, Ridwan Bae, mengaku tidak ada unsur paksaan dalam surat dari 25 DPD IItu katanya, hanya sebagai solusi alternatif, andai saja apa yang sudah diamanatkan Rapimnas (mengusulkan capres) tidak dapat terwujud"Tapi kami tetap meyakini mandat ke Ketum dapat terlaksana dan melahirkan kesepahaman," katanya.
Surat masukan dari 25 DPD I Golkar itu sendiri, menyebutkan enam cawapres partai Golkar yang akan diusulkan kepada partai lainSurat itu mmuncul setelah DPD melihat ada kesulitan Golkar jika harus terlepas dari kekuasaan, kalau tidak bergabung dengan calon kuat pemegang kekuasaan.
Sayangnya, terkait rencana adanya koalisi besar, belum ada keterangan resmi terkait disebutnya PAN dan PPP dalam rancangan koalisi besar yang digagas oleh Golkar-PDIPAda sejumlah skenario yang beredarPertama, bahwa koalisi besar ini akan tetap menjaga kemungkinan mengajukan dua paketNamun ada juga yang menduga koalisi ini akan menjaga peluang "head to head" dengan calon presiden partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
Terkait masalah paket, hingga berita ini diturunkan, belum ada perkembangan selain masih melakukan lobi lanjutan"Iya, malam ini saya dengar kabar, masih ada pertemuan," tegas Wasekjen DPP Golkar Iskandar Mandji, di Posko Slipi 2, Jalan Ki Mangunsarkoro 1, Menteng, Jakarta(ysd/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Permadi: Prabowo Tetap Bersiap Nyapres
Redaktur : Tim Redaksi