jpnn.com, JAKARTA - Ketua Penyelenggara Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet mengatakan terpilihnya Bahlil Lahadalia secara aklamasi sebagai ketua umum menggantikan Airlangga Hartarto merupakan keputusan tepat.
Menurut Bamsoet, hal ini menegaskan kuatnya tradisi musyawarah untuk mufakat dalam organisasi Partai Golkar sebagaimana diamanatkan sila keempat Pancasila.
BACA JUGA: Bamsoet: Partai Golkar Tak Hancur dan Terkoyak Meski Cobaan Datang Silih Berganti
"Musyawarah mufakat adalah jalan kebijaksanaan yang menghindarkan kita terjebak pada dikotomi mayoritas dan minoritas, yang dapat memicu keterbelahan," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (22/8).
Bamsoet menyebut Bahlil merupakan kader yang terlahir dan dibesarkan oleh Partai Golkar dari daerah dan sosok yang kompeten serta mumpuni.
BACA JUGA: Cerita Bamsoet soal Perundingannya dengan Bahlil Lahadalia
Kerasnya perjalanan kehidupan telah menjadikannya sebagai pribadi yang tangguh dan mandiri.
"Karakter inilah yang menghantarkan Pak Bahlil sukses menjadi pengusaha dan menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI periode 2015-2018 hingga kemudian dipercaya sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Jokowi," terang Bamsoet yang sekarang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI.
BACA JUGA: Bamsoet Ungkap Skenario Munas Golkar, Jokowi Jadi Kader?
Bercermin dari perjalanan hidup Bahlil, menurut Bamsoet kiranya segenap kader Partai Golkar dapat belajar bahwa kesuksesan adalah hasil dari kerja keras, kesabaran, dan ketekunan.
"Bukan hasil yang didapatkan secara instan," tegas Bamsoet.
Bamsoet mengingatkan dinamika dan kontestasi politik di tanah air ke depan akan semakin menantang.
Namun dirinya optimistis dengan mengedepankan keteguhan komitmen dan loyalitas dari seluruh kader, serta bermodalkan soliditas organisasi yang terus kita jaga dan pelihara, Partai Golkar akan mampu berjaya.
Salah satu tantangan dimaksud antara lain kontestasi Pilkada serentak pada 27 November 2024.
Menurut Bamsoet, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berkenaan dengan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah sedikit banyak akan berpengaruh pada peta politik dalam penentuan calon kepala daerah yang akan diusung.
"Namun Partai Golkar bukanlah partai kemarin sore. Kita pernah dihadapkan pada berbagai tantangan yang jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi saat ini. Sejarah mencatat, kita tetap eksis menjadi partai besar, bukan
karena kita tidak pernah menghadapi aral melintang, tetapi justru karena kita sering ditempa dan ditimpa oleh berbagai cobaan dan ujian," ujar Bamsoet.
Bamsoet juga mengingatkan partai politik termasuk Golkar menjadi instrumen sentral dan strategis dalam sebuah sistem demokrasi.
Di Indonesia, yang menganut sistem demokrasi Pancasila, parpol satu-satunya lembaga yang diakui Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen yang berhak menentukan pasangan calon presiden/wakil presiden dalam pemilihan umum.
Rakyat tinggal memilih dari apa yang sudah ditentukan tersebut, termasuk dalam hal pemilihan gubernur, bupati dan walikota.
Posisi itu membuat parpol begitu kuat dan berkuasa.
Terlebih, parpol juga satu-satunya lembaga yang diberi amanat undang-undang untuk menyeleksi pejabat publik baik di tingkat daerah maupun pusat melalui pemilu.
Hampir semua pimpinan dan anggota komisi negara diseleksi oleh parpol yang masuk atau lolos ke DPR.
Bahkan, seleksi Gubernur dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, pimpinan dan anggota BPK, Komisi Yudisial, KPK, KPU, hakim agung, dan hakim konstitusi menjadi ranah parpol melalui kewenangan fraksinya di DPR. Begitu besar kekuatan parpol.
Ironisnya, peran dan fungsi mereka tidaklah segendang-sepenarian dengan harapan masyarakat.
“Golkar harus segera mengambil posisi untuk memenuhi harapan masyarakat untuk menjadi solusi bagi berbagai masalah bangsa," tegas Bamsoet.
Kata Bamsoet, Golkar juga harus mampu mencegah kehadiran parpol yang seringkali terkesan menjadi problem atau beban dari sistem demokrasi dan pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilu.
"Seperti kata pepatah Yunani, yaitu qui legitime sertaverit coronabitur yang artinya siapa yang berjuang secara sah dan benar akan mendapatkan mahkota dan victoria concordia crescit, keberhasilan hanya didapat dengan keharmonisan," pungkas Bamsoet. (mrk/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi