JAKARTA – Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan masyarakat makin tak peduli terhadap isu korupsi. Bahkan, masyakarat tak peduli terhadap perilaku partai politik yang korup. Hal ini tergambar dalam berbagai survei akhir-akhir ini.
“Baca survei-survei hari ini yang paling tinggi pilihan koresponden adalah Partai Golkar, sementara partai tersebut tidak bersih dari korupsi," kata Burhanuddin Muhtadi, dalam diskusi ‘Bersih-Bersih Parpol’ di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (14/2).
Banyaknya masyarakat yang memilih Golkar, menurut Burhan, menjadi bukti bahwa masyarakat ternyata tidak memberikan sanksi apa-apa terhadap partai politik yang korup.
Dia jelaskan, sikap yang diberikan masyarakat kepada Golkar berbeda dalam merespon Partai Demokrat dan PKS yang kadernya sama-sama terjerat korupsi.
"Jika partai lama seperti Golkar kadernya terkena kasus korupsi, dianggap wajar. Tingkat toleransi masyarakat, tidak setinggi terhadap dua partai baik Demokrat maupun PKS," ungkapnya.
Demokrat yang berkoar-koar antikorupsi tahun 2009, sekali korupsi, hukuman masyarakat lebih pedih ketimbang korupsi yang dilakukan kader partai lain. Burhan mengatakan kondisi demikian dikhawatirkan membuat Indonesia lama-kelamaan tidak memiliki role model partai yang bersih korupsi.
Lebih lanjut dia menantang, jika Demokrat maupun PKS serta partai-partai lain mampu menjadi inisiator untuk membersihkan partai secara kontinu, maka masyarakat tentunya dapat memelihara harapan tentang partai bersih.
“Buka rumah tangganya, dapat darimana, pengeluaran untuk apa, dan rekrutmen entah pilkada, pileg secara transparan dengan ukuran yang bisa diukur dengan akal sehat,” tegasnya.
Sistem kepartaian sarannya, harus diperbaiki khususnya pendanaan parpol. Sebab, dengan sistem yang sekarang maka partai akan tetap terjebak pada politik transaksional dan tergantung kekuatan modal.
Kondisi itu menyebabkan tokoh partai yang bersih akan tersingkir karena tak memiliki modal dan yang tampil hanya orang bermasalah.
“Selama tergantung pada kekuatan uang, maka karir politik seseorang akan ditentukan besar-kecilnya dana atau nutrisi yang masuk ke parpol, sehingga nantinya parpol bisa menjadi monster dan lonceng kematian bagi parpol dan demokrasi itu sendiri,” kata Burhan.
Agar iklim partai dan politik jadi lebih sehat maka sistemnya harus diperbaiki. Dia menyontohkan saat ini 70 persen anggota DPR berlatar pengusaha yang secara finansial mampu membuat iklan di media, pasang baliho, bendera, stiker, dan alat kampanye politik lainnya di masyarakat. (fas/jpnn)
“Baca survei-survei hari ini yang paling tinggi pilihan koresponden adalah Partai Golkar, sementara partai tersebut tidak bersih dari korupsi," kata Burhanuddin Muhtadi, dalam diskusi ‘Bersih-Bersih Parpol’ di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (14/2).
Banyaknya masyarakat yang memilih Golkar, menurut Burhan, menjadi bukti bahwa masyarakat ternyata tidak memberikan sanksi apa-apa terhadap partai politik yang korup.
Dia jelaskan, sikap yang diberikan masyarakat kepada Golkar berbeda dalam merespon Partai Demokrat dan PKS yang kadernya sama-sama terjerat korupsi.
"Jika partai lama seperti Golkar kadernya terkena kasus korupsi, dianggap wajar. Tingkat toleransi masyarakat, tidak setinggi terhadap dua partai baik Demokrat maupun PKS," ungkapnya.
Demokrat yang berkoar-koar antikorupsi tahun 2009, sekali korupsi, hukuman masyarakat lebih pedih ketimbang korupsi yang dilakukan kader partai lain. Burhan mengatakan kondisi demikian dikhawatirkan membuat Indonesia lama-kelamaan tidak memiliki role model partai yang bersih korupsi.
Lebih lanjut dia menantang, jika Demokrat maupun PKS serta partai-partai lain mampu menjadi inisiator untuk membersihkan partai secara kontinu, maka masyarakat tentunya dapat memelihara harapan tentang partai bersih.
“Buka rumah tangganya, dapat darimana, pengeluaran untuk apa, dan rekrutmen entah pilkada, pileg secara transparan dengan ukuran yang bisa diukur dengan akal sehat,” tegasnya.
Sistem kepartaian sarannya, harus diperbaiki khususnya pendanaan parpol. Sebab, dengan sistem yang sekarang maka partai akan tetap terjebak pada politik transaksional dan tergantung kekuatan modal.
Kondisi itu menyebabkan tokoh partai yang bersih akan tersingkir karena tak memiliki modal dan yang tampil hanya orang bermasalah.
“Selama tergantung pada kekuatan uang, maka karir politik seseorang akan ditentukan besar-kecilnya dana atau nutrisi yang masuk ke parpol, sehingga nantinya parpol bisa menjadi monster dan lonceng kematian bagi parpol dan demokrasi itu sendiri,” kata Burhan.
Agar iklim partai dan politik jadi lebih sehat maka sistemnya harus diperbaiki. Dia menyontohkan saat ini 70 persen anggota DPR berlatar pengusaha yang secara finansial mampu membuat iklan di media, pasang baliho, bendera, stiker, dan alat kampanye politik lainnya di masyarakat. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ibas Mundur, Nurhayati Obral Sanjungan
Redaktur : Tim Redaksi