JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari membantah kalau Partai Golkar dianggap meraup keuntungan politik atas sikap PKS yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, anggapan itu terlalu sederhana karena pemerintahan tinggal setahun lagi.
"Golkar akan meraup keuntungan? Saya pikir itu cara berpikir yang terlalu sederhana. Apalagi usia pemerintahan sekarang hanya tinggal satu tahun," kata Hajriyanto Y Thohari, menjawab pertanyaan wartawan di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (13/6).
Terlepas dari Golkar akan diuntungkan, Hajriyanto sendiri belum yakin betul dengan sikap politik PKS yang menolak kenaikan harga BBM. Meskipun sudah menyebarkan pesan penolakan kenaikan BBM melalui spanduk yang direncanakan naik pada 17 Juni mendatang.
“Lain halnya kalau sampai batas waktu harga BBM resmi dinaikkan dan PKS tetap menolak, itu baru ada kepastian politik dari PKS dan Presiden SBY pasti melakukan langkah-langkah politik sebab bagaimana pun yang namanya koalisi itu ya sama-sama. Bukan berbeda sikap,” kata Wakil Ketua MPR itu.
Hajriyanto menjelaskan keluar atau dikeluarkan PKS dari koalisi, maka kekuatan oposisi akan bertambah. Tapi, Golkar tak khawatir dengan bertambahnya kekuatan oposisi oleh PKS itu.
“PKS bisa saja jadi oposisi di DPR, tapi kekuatannya tetap akan berada di bawah Setgab koalisi. Dan, sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintah atau check and balances, itu baik agar pemerintahan ke depan tidak otoriter dalam membuat berbagai kebijakan,” ujarnya. (fas/jpnn)
"Golkar akan meraup keuntungan? Saya pikir itu cara berpikir yang terlalu sederhana. Apalagi usia pemerintahan sekarang hanya tinggal satu tahun," kata Hajriyanto Y Thohari, menjawab pertanyaan wartawan di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (13/6).
Terlepas dari Golkar akan diuntungkan, Hajriyanto sendiri belum yakin betul dengan sikap politik PKS yang menolak kenaikan harga BBM. Meskipun sudah menyebarkan pesan penolakan kenaikan BBM melalui spanduk yang direncanakan naik pada 17 Juni mendatang.
“Lain halnya kalau sampai batas waktu harga BBM resmi dinaikkan dan PKS tetap menolak, itu baru ada kepastian politik dari PKS dan Presiden SBY pasti melakukan langkah-langkah politik sebab bagaimana pun yang namanya koalisi itu ya sama-sama. Bukan berbeda sikap,” kata Wakil Ketua MPR itu.
Hajriyanto menjelaskan keluar atau dikeluarkan PKS dari koalisi, maka kekuatan oposisi akan bertambah. Tapi, Golkar tak khawatir dengan bertambahnya kekuatan oposisi oleh PKS itu.
“PKS bisa saja jadi oposisi di DPR, tapi kekuatannya tetap akan berada di bawah Setgab koalisi. Dan, sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintah atau check and balances, itu baik agar pemerintahan ke depan tidak otoriter dalam membuat berbagai kebijakan,” ujarnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yani: SBY tak Berani Keluarkan PKS
Redaktur : Tim Redaksi