JAKARTA - Fraksi Partai Golkar di DPR secara tegas menolak rencana pemerintah mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) lagi sebagai kompensasi atas keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Alasan Golkar, karena BLT rawan diselewengkan di lapangan.
"BLT rawan untuk menyogok rakyat dalam tahun politik ini. Sebaiknya dihindari," ujar politikus Partai Golkar, Satya W Yudha saat dihubungi wartawan, Selasa (30/4).
Golkar juga tidak setuju jika masyarakat diberikan bantuan berupa beras miskin (raskin). "Karena disinyalir banyak beras-beras yang tidak layak untuk dimakan," kata Satya yang kini duduk di Komisi Energi DPR itu.
Menurutnya, Golkar justru ingin kompensasi kenaikan harga BBM diberikan dalam bentuk lain. Misalnya infrastruktur desa, atau program bedah rumah dan beasiswa.
Meski demikian diakuinya bahwa DPR tak bisa menghambat rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Mengacu Pasal 8 ayat (10) Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2013, belanja subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk menjaga kemampuan keuangan negara. Dalam APBN 2013, angka subsidi BBM dipatok sebesar Rp 193,8 triliun.(gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Susno Mengaku Belum Pernah Dipidana
Redaktur : Tim Redaksi