"Kalau ini disetujui, saya kira masyarakat desa akan mengelola sendiri dana tersebutDan mudah-mudahan ini mendapat respon dari seluruh fraksi di parlemen," kata Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6).
Priyo yang juga Ketua DPP Partai Golkar menginginkan lebih baik dana tersebut langsung diterima aparat desa yang dikelola Kepala Desa (Kades), Badan Perwakilan Desa (BPD) dan masyarakat daripada melekat di Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).
"Bisa lewat sana, tapi nyatanya dana itu kan tertatih-tatih semua lewat mekanisme yang sekarang ada
BACA JUGA: Koalisi Siap Jalan Tanpa Golkar
Lebih ada ikhtiar kita langsung berikan dana itu di tingkat paling bawah yaitu desaBACA JUGA: Dua Rudy Unggul Telak di Pilkada Kalsel
Dan biarlah kepala desa atau BPD dan masyarakat setempat yang akan mengelola dan diberikan program seperti untuk membangun desa tersebut," katanya.Dana desa kembali diusulkan Partai Golkar setelah dana aspirasi Rp 15 miliar ramai ditolak
BACA JUGA: Muhaimin Tunggu Konsep Rekonsiliasi
Namun kata Priyo, inti dari semua substansi usulan itu adalah Golkar berkepentingan untuk menyampaikan komitmen memeratakan APBN sampai ke daerah-daerah."Jadi filosofi dulu kenapa muncul dana aspirasi yang kemudian mendapat kontroversi itu ke sana adalah agar dana APBN tidak tersentralisasi pada pusat saja, tapi terdistribusi secara merata kepada daerahKalau memang dana program aspirasi Rp 15 Miliar ternyata tidak atau belum dipahami secara utuh, kami bisa mengerti kalaupun fraksi-fraksi menolaknyaKami legowo saja," katanya.
Sehubungan dengan itu Priyo berharap usulan dana desa tidak ditolak sehingga dana stimulus yang diperuntukkan 66.102 desa dan kelurahan 7.895 desa bisa tersalurkan(awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gubernur Dipilih DPRD, Wakil Cukup Ditetapkan
Redaktur : Tim Redaksi