jpnn.com - JAKARTA - Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, Golkar mestinya tidak mengharuskan para calon ketua partai beringin hitam itu menyetorkan Rp 1 miliar demi penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di Bali pada 15-17 Mei mendatang. Sebab, hal itu memang tak pernah diterapkan dalam penyelenggaraan munas-munas sebelumnya.
Siti mengatakan, meski sudah menjadi keputusan Panitia Munaslub Golkar, tapi ketentuan menyetorkan dana Rp 1 miliar itu sebaiknya dibatalkan. "Kalau belum terlambat sebaiknya di-review, dibatalkan," katanya di sela-sela peluncuran buku "Mengembalikan Golkar ke Hati Rakyat" karya Ahmad Dolly Kurnia di Jakarta, Minggu (8/5).
BACA JUGA: Senior HMI Meradang, Saut Terancam Dipolisikan
Ia mengingatkan Golkar agar jangan sampai membuat peraturan yang tidak pernah ditradisikan. "Jangan mentradisikan sesuatu yang justru menimbulkan kontroversi publik," paparnya.
Menurut Siti, ketika Golkar malah melegalisasikan keharusan bagi calon ketua umum menyetorkan sumbangan Rp 1 miliar, maka publik pun semakin curiga bahwa partai yang kini dipimpin Aburizal Bakrie itu juga akan mengabsahkan politik uang. Padahal, mestinya perbaikan di tubuh parpol juga demi menekan praktik politik uang.
BACA JUGA: Nusantara Mengaji, 342 Ribu Orang Khatam Alquran
"Kita sedang berjuang untuk mengembalikan perbaikan partai. Reformasi parpol ini yang harus dikedepankan," tuntasnya.(boy/jpnn)
BACA JUGA: Ssttt... Ada Rumor Istana Dukung Papa Novanto
BACA ARTIKEL LAINNYA... Arus Balik Lancar tapi Ada Antrean di Gerbang Tol Cikarang
Redaktur : Tim Redaksi