DPRD DKI pun meminta Gubernur Joko Widodo untuk memberi sanksi kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU). Pasalnya, Dinas PU pula yang membuat gorong-gorong tersebut.
"Dia (Dinas PU, red) buat proyek tapi hasilnya enggak maksimal, minimal sanksi jabatan. Itu yang dia belanjain uang rakyat bukan uang dia, kalau hasil enggak optimal ya yang buat saluran itu tanggung jawab," ujar Wakil Ketua DPRD Inggard Joshua di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (28/12).
Ia menilai dinas PU telah membuat gorong-gorong tanpa perhitungan matang. Inggard menegaskan, kompetensi Dinas PU harus dipertanyakan.
Ia juga mengingatkan Jokowi untuk cepat menindak Dinas PU apabila tidak ingin dirugikan. "Jangan nanti Pak Gubernur melihat tapi diberitakan secara sepihak, Dinas PU juga dong, kan mereka yang buat," imbuhnya.
Sekedar diketahui, beberapa hari lalu Gubernur Jokowi memeriksa langsung kondisi gorong-gorong di daerah Bunderan HI. Area ini sempat terendam banjir ketika hujan deras mengguyur ibu kota pada hari Sabtu (21/12) lalu.
Ketika masuk ke dalam gorong-gorong, Jokowi kaget karena ternyata diameternya sempit. "Ya, gimana kalau (diameter) gorong-gorongnya 60 cm gitu. Saya kira bisa buat main bola. Kalau hujannya normal 60 cm, masih sedikit-sedikit nampung lah. Kalau kaya kemarin (curah hujan) 120 mm, ya nggak mungkin menampung itu," kata Jokowi kepada wartawan, Rabu (26/12). (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Ingin Beli Perum PPD
Redaktur : Tim Redaksi