jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mengancam bakal membekukan operasi Grab jika tak mampu menjamin keamanan dan keselamatan penggunanya.
Kementerian Perhubungan akan memberikan peringatan dan evaluasi untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan Kementerian Komunikasi dan Informatika mencabut operasional perusahaan jasa angkutan online berbasis aplikasi asal Malaysia ini.
BACA JUGA: Grab Terima Kucuran Dana USD 200 Juta dari Booking Holdings
Pernyataan tegas tersebut dipicu oleh kasus dugaan pelecehan dan tindak pidana yang dilakukan oknum mitra pengemudi Grab Car terhadap penggunanya beberapa waktu lalu.
“Keamanan dan keselamatan penggunanya harus diutamakan. Kalau tidak mampu terpaksa kami evaluasi supaya dibekukan operasinya,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, kemarin.
BACA JUGA: Tingkatkan Pangsa Pasar, Grab Garap Kalangan Akademisi
Budi mengatakan, pihaknya harus bersikap lebih tegas karena kasus seperti itu sudah berulang kali terjadi.
“Saya sudah sering berkomunikasi dengan para operator, dan mereka menjanjikan pembinaan kepada mitra pengemudinya. Tapi buktinya ada kejadian lagi,” ujarnya.
BACA JUGA: Donald Trump Serang Korban Pelecehan Brett Kavanaugh
Budi menduga kasus pelecehan kembali terjadi akibat pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh operator transportasi online asal Malaysia tersebut tak menyentuh akar permasalahannya.
“Yaitu sistem rekrutmen yang terlalu longgar. Bahkan proses perekrutan pengemudinya mungkin seperti beli kucing dalam karung,” kata dia.
Sementara, Pengamat transportasi dari ICT Institute, Heru Sutadi, sepakat kasus pelecehan seksual yang terjadi perlu ditangani secara serius. Ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan penyedia jasa angkutan online dalam menjamin kenyamanan dan keselamatan penggunanya.
“Keselamatan penumpang harus menjadi perhatian utama. Ketika tidak bisa menjamin hal tersebut, publik tentu akan mempertanyakan kemampuan perusahaan penyedia layanannya tersebut,” ujar Heru.
“Kalau berulang seperti ini, saya merasa tidak ada upaya serius menangani kasus ini. Penindakan tidak bisa sekadar suspend, lalu kejadian lagi. Sebab itu saya setuju pemerintah juga perlu melihat kekhawatiran dan tuntutan pengguna,” imbuh Heru.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dakota Johnson Buka Nomor Telepon ke Publik
Redaktur & Reporter : Yessy