jpnn.com, PEMATANG SIANTAR - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie, hadir dalam diskusi ilmiah berjudul "Membangun Masyarakat Toleran Indonesia" di Sekolah Tinggi Teologi HKBP (STT HKBP) Pematangsiantar pada Sabtu (9/3).
Dalam pertemuan itu, Grace mengungkapkan kekhawatirannya atas hasil survei tentang intoleransi di Indonesia.
BACA JUGA: Lawan Intoleransi, PSI Safari di Sulawesi Utara
BACA JUGA : Grace Natalie: Apa Partai yang Sekarang Telah Bekerja Keras
BACA JUGA: Grace PSI Masuk Jajaran Ketum Parpol Terpopuler, Yusril Lewat
Merujuk pada survei IDN Times 2019, dia mengatakan ada kondisi menuju intoleransi karena satu dari lima millenial Indonesia setuju pada bentuk negara khilafah.
"Ini betul-betul lampu merah. Anak muda yang kita pikir lebih progresif, bisa mengakses informasi dari internet dan media sosial, ternyata masih terjebak dalam intoleransi," ujar Grace.
BACA JUGA: Di Purwokerto, PSI Berjanji Lindungi Penghayat Kepercayaan dari Kaum Intoleran
BACA JUGA : Demokrat Anggap Pidato Grace Natalie PSI Tamparan Bagi Jokowi
Grace menunjukkan kekhawatirannya karena hasil survei PPIM tahun 2018 menunjukkan 6 dari 10 guru muslim memiliki opini intoleran.
Belakangan, terjadi aksi-aksi intoleransi seperti penggerudukan jemaat GBI Filadelfia, perkusi terhadap Bu Meiliana, dan pemotongan nisan salib.
"Berbagai kejadian ini menunjukkan Indonesia darurat intoleransi," tegasnya.
BACA JUGA : Erick Thohir Bela Grace Natalie soal Perda Agama
Menurutnya, sikap dan aksi intoleransi ini bukan fenomena baru. Sejak otonomi daerah setelah reformasi 1998, terjadi politisasi agama. Agama dijadikan alat politik untuk meraup suara.
Perda-perda berbasis agama tertentu ini menjadi benih-benih intoleransi sudah ditabur selama 20 tahun.
Kadang secara sekilas tidak ada masalah dengan perda berbasis agama.Misalnya, aturan berpakaian menurut agama tertentu alasannya demi kesopanan.
"Namun esensinya adalah menolak mengakomodasi perbedaan. Benih-benih intoleransi ini, tanpa sadar, membuat kita tidak menerima perbedaan. Harus tunduk pada mayoritas," imbuhnya.
Kelompok minoritas, kata dia, juga semakin lama menjadi permisif, merasa harus mengalah dan tidak menuntut haknya.
Kondisi ini diperparah dengan normalisasi intoleransi. Tidak ada satu pihak yang punya kekuatan politik yang bersuara membela korban-korban intoleransi. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Grace PSI Berpeluang Lolos dari Dapil DKI 3
Redaktur & Reporter : Natalia