JAKARTA - Banyaknya sorotan negatif dari kalangan politisi yang kerap ditujukan pada beberap LSM asing terutama Greenpeace, ternyata tidak membuat organisasi nirlaba yang konsen terhadap lingkungan ini menjadi ciut nyali. Bahkan pihaknya, menduga ada perusahaan besar yang khusus membiayai penghancuran citra positif Greenpeace di mata masyarakat.
"Kami menduga ada beberapa oknum dan perusahan besar di belakangnya yang tidak menginginkan kami ada di Indonesia. Mereka juga kerap memelintir informasi yang menyangkut Greenpeace. Salahsatunya soal pendanaan," kata Juru Kampanye media Greenpeace Indonesia, Hikmat Soeriatanuwijaya kepada INDOPOS (JPNN Group) melalui hak jawabnya, Rabu (11/1).
Supporter atau donatur Greenpeace, lanjut Hikmat, adalah masyarakat yang sepakat dengan tujuan Greenpeace memperjuangkan penyelamatan lingkungan dan masa depan yang lebih hijau dan damai. Mereka secara sukarela tanpa paksaan memutuskan untuk ikut dalam perjuangan mewujudkan idealisme itu dengan cara mendonasikan dana untuk digunakan sebagai tulang punggung kampanye.
"Kalaupun diantara mereka karena berbagai hal ingin memutuskan untuk berhenti berdonasi kepada Greenpeace, kami terbuka dan caranya sangat mudah karena kami menyediakan divisi Supporter Care Unit yang akan melayani para supporter. Bisa email atau telpon langsung," terangnya.
Seperti salah satu supporter yang dikutip dalam berita ini, Bagus Adithya Rama, juga telah mengirim email untuk melakukan pemberhentian, dan secara resmi telah stop berdonasi ke Greenpeace per November 2011. Sedangkan Nina Marlina, kasusnya lain, dia sama sekali tidak pernah mengirimkan permohonan pemberhentian kepada kami. Jadi ada kesalahan teknis saja,” tandasanya.
Tentunya semua ini, kata Hikmat, dilakukan demi menjaga kepercayaan dan independensi lembaga. Karena itu Greenpeace tidak bersedia menerima dana dari pemerintah dan perusahaan mana pun. Pasalnya, tulang punggung kampanye penyelamatan lingkungan Greenpeace adalah donatur individu, yang berjumlah sekitar 30.000 orang Indonesia dan sekitar 3 juta orang di seluruh dunia.
Dan kita adalah organisasi yang berbadan hukum Indonesia, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia," pungkasnya. (dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diperiksa KPK, Mantan Menkes Mengaku Apa Adanya
Redaktur : Tim Redaksi