jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menanggapi penolakan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi untuk melantik penjabat bupati karena merasa usulannya diabaikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurut dia, penolakan tersebut terjadi akibat tidak adanya peraturan turunan pengangkatan penjabat kepala daerah, seperti yang diminta Mahkamah Konstitusi (MK).
BACA JUGA: Ali Mazi Enggan Melantik 3 Pj Bupati Pilihan Tito Karnavian, Guspardi Merespons Begini
"Presiden Joko Widodo perlu segera mengingatkan Mendagri," kata Mardani kepada JPNN.com, Senin (23/5).
Dia juga mendorong agar Mendagri Tito Karnavian membuat aturan terkait pengangkatan penjabat kepala daerah yang transparan.
BACA JUGA: Gubernur Sultra Ali Mazi Ogah Lantik 3 Penjabat Bupati Ini, Ada Apa?
"Jika berlarut-larut akan merugikan pelayanan publik di wilayah yang bersangkutan," tegas politikus PKS itu.
Diketahui, Gubernur Sultra Ali Mazi menolak melantik penjabat bupati karena nama yang diusulkan dari daerah diabaikan Kemendagri.
BACA JUGA: Heboh Bupati Probolinggo: Hasrat Oknum PNS Rangkap Jabatan Pj Kades
Adapun tiga nama Pj bupati di Sultra yang telah ditetapkan Kemendagri, yaitu Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri Bahri sebagai Pj Bupati Muna Barat, Sekretaris Daerah Buton Selatan La Ode Budiman sebagai Pj Bupati Buton Selatan, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sultra Muhammad Yusuf sebagai Pj Bupati Tengah.
Hanya nama Muhammad Yusuf yang berasal dari usulan Ali Mazi, sementara dua lainnya merupakan usulan Kemendagri. (mcr9/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Dea Hardianingsih