“Tak hanya banjir, pengupasan lahan habis-habisan dari aktivitas batu bara mengancam masa depan lingkungan, bahkan ekonomi Kaltim di masa depan,” kata Mukmin dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kaltim memperingati hari ulang tahun ke-55 Provinsi Kaltim, kemarin.
“Sebelum terlambat, kita harus meningkatkan alokasi dana pengembangan ekonomi di luar minyak dan gas bumi (migas) dan batu bara termasuk penambahan anggaran pendidikan,” lanjutnya.
Lebih spesifik Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyebut eksploitasi batu bara di Samarinda menyebabkan banjir di ibu kota provinsi ini semakin parah.
“Ini cobaan Kaltim. Banjir Samarinda, lahan pascatambang, dan pascaruntuhnya jembatan Kartanegara membuat tantangan pembangunan yang kita rencanakan selama ini semakin berat. Kita harus mampu menghadapi ujian cobaan ini,” kata Faroek berbicara setelah Mukmin, di hadapan anggota DPRD Kaltim dan kepala daerah.
Ada ratusan kolam bekas tambang, ditinggalkan begitu saja oleh perusahaan setelah pengerukan selesai. Kolam-kolam itu tidak mungkin lagi direklamasi.
“Eks tambang Insani dan Lanaharita di Samarinda Utara saya usulkan jadi kota baru. Ratusan kolam tambang itu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Persoalan banjir Samarinda mendapat perhatian Gubernur Faroek dalam tiga tahun pemerintahannya. Topik ini juga paling direspons ratusan hadirin yang hadir kemarin. Faroek mengatakan, banjir di ibu kota provinsi ini harus ditangani komprehensif. Pertama yang harus dilakukan, mengurangi penyebab banjir dengan menciutkan tambang batu bara yang mengepung kota.
“Kedua, drainase di Samarinda tidak ada yang baik. Coba tunjukkan, mana yang baik? Banyak yang buntu,” katanya. Belum lagi tiadanya polder yang ideal sebagai penampung sementara.
Pemrov akan mendatangkan ahli banjir untuk membantu Samarinda. Termasuk mengundang semua pihak dari pengamat, akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
“Kita kupas habis-habisan masalah ini. Saya pernah pergi ke catchment area semua sudah jadi tambang batu bara. Samarinda tak lagi menguntungkan, hujan dua jam sudah banjir,” katanya.
“Citra buruk ibu kota provinsi ini adalah banjir terus menerus. Kalau memang banjir tidak bisa diatasi, kita bikinkan perahu aja semuanya,” sindirnya.
Soal lahan pascatambang, sebelumnya Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail mengatakan telah menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta areal lima konsesi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) diciutkan. “Surat permintaan dari wali kota sudah dikirim tapi belum ada respons,” katanya.
Bagaimana dengan kuasa pertambangan (izin usaha pertambangan) yang notabenenya diterbitkan Pemkot Samarinda? Nusyirwan mengatakan, dari 63 izin tambang di Samarinda -- termasuk lima PKP2B, perusahaan yang beroperasi baru 30 alias setengahnya.
“Belum semuanya tapi kami sudah menghadapi problem begini. Saya sudah minta Distamben (Dinas Pertambangan dan Energi, Red) menginventarisasi perusahaan yang tidak jalan reklamasinya. Ternyata ada 25 tambang yang tidak ideal menjalankan reklamasi. Kami sudah tegur mereka,” katanya. (ri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Pilkada, Perbatasan Diperketat
Redaktur : Tim Redaksi