JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan dalam pekan ini akan melakukan eksekusi Gubernur Bengkulu (nonaktif) Agusrin Najamuddin. Yang menarik, kejaksaan mengubah sikapnya sendiri bahwa eksekusi bisa didasari hanya dengan petikan putusan, bukan salinan putusan lengkap seperti sebelumnya.
Jaksa Agung Basrief Arief menyebutkan petikan putusan sudah dikirim ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk segera dilakukan eksekusinya. "Hari Senin atau Selasa kemarin baru diambil. Dari Bengkulu (Kejati) ke sini (Kejagung). Kita tunggu pelaksanaan (eksekusinya) seperti apa," kata Basrief selepas menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan kepolisian dan KPK terkait pemberantasan korupsi, Kamis (29/3).
Pekan lalu, selepas menghadiri peluncuran buku laporan tahunan kejaksaan 2011, Basrief bersikukuh takkan melakukan eksekusi terpidana korupsi sebelum kejaksaan menerima salinan putusan lengkap dari Mahkamah Agung. Alasannya, aturan tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Tapi sikap kejaksaan ini tiba-tiba berubah pekan ini, saat mengeksekusi Bupati Subang (nonaktif) Eep Hidayat. Terpidana 5 tahun penjara kasus korupsi Pajak Bumi dan Bangunan itu dijebloskan ke LP Sukamiskim, Bandung oleh tim penyidik Kejati Jawa Barat hanya berdasarkan petikan putusan.
Agusrin sendiri merupakan terpidana korupsi APBD senilai Rp 20 miliar. Di tahap pengadilan pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) Agusrin dibebaskan, tapi pada tahap kasasi dinyatakn bersalah dan harus dihukum 4 tahun penjara. Putusan kasasi diumumkan MA sudah lebih dari 3 bulan lalu tapi kejaksaan selalu menolak mengeksekusi Agusrin dengan dalih belum menerima salinan putusan. (pra/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Senasib dengan Atasan, Dadong Dihukum 3 Tahun Penjara
Redaktur : Tim Redaksi