jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan pada Triwulan II 2020 tetap terjaga dengan baik, dan turut mendukung ketahanan ekonomi nasional.
Menurut Perry, hal itu disimpulkan berdasar sejumlah indikator-indikator yang dipantau BI.
BACA JUGA: HNW Senang Ponpes Bakal jadi Sentra Pengembangan Ekonomi dan Keuangan
Ia menjelaskan inflasi pada level rendah dan terkendali yakni sebesar 1,96 persen pada Juni, dan kembali menurun Juli 1,54 persen.
"Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga," kata Perry dalam jumpa pers online bersama Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KKSK), Rabu (5/8).
BACA JUGA: Sampaikan Laporan Keuangan 2019, Jiwasraya Siap Jalankan Rencana Strategis
Menurut Perry, hal ini tercermin dari defisit transaksi berjalan pada Twirulan II yang diperkirakan rendah, karena dipengaruhi membaiknya neraca perdagangan.
"Sejalan dengan penurunan impor akibat masih lemahnya permintaan domestik," ungkapnya.
BACA JUGA: Inilah Nama-nama Perusahaan Jasa Keuangan Masuk 20 Pilar Finansial Indonesia
Perry menjelaskan nilai tukar rupiah juga terkendali sesuai mekanisme pasar dan fundamental. Pada Triwulan II, secara poin to poin mengalami penguatan atau apresiasi 14,42 persen. Menurutnya, hal ini dipengaruhi aliran masuk modal asing yang cukup besar pada Mei dan Juni 2020.
"Meskipun secara rata-rata nilai tukar rupiah triwulanan mengalami depresiasi 4,53 persen akibat pelemahan pada April 2020, pada saat puncaknya pandemi Covid-19 pada waktu itu," jelas Perry.
Ia menambahkan cadangan devisa juga meningkat. Pada akhir Juni 2020 mencapai USD 131,7 miliar, setara dengan pembiayaan 8,4 bulan impor atau 8,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. "Jumlah cadangan devisa dimaksud berada di atas standar kecukupan internasional yakni sekitar tiga bulan impor," ujarnya.
Perry mengungkap BI juga sudah melakukan sejumlah kebijakan dan berkoordinasi dengan KKSK maupun pemerintah.
Perry menyebut BI kembali menurunkan suku bunga kebijakan moneter sebesar 25 basis poin menjadi empat persen.
Demikian juga suku bunga deposit facility turun 25 basis poin menjadi 3,25 persen. Serta suku bunga lending facility turun 25 basis poin menjadi 4,75 persen pada Juli 2020.
"Suku bunga kebijakan moneter 4 persen ini terendah sejak 2016," katanya.
Menurut Perry, keputusan penurunan suku bunga tersebut konsisten dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk secara bersama-sama mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi.
BI, kata Perry, juga memperkuat bauran kebijakan yaitu dengan melanjutkan stablitasi nilai tukar rupaih sesuai fundamentalnya dan mekanisme pasar.
Kemudian, mendorong pemulihan ekonomi nasional atau PEN dengan koordinasi yang erat, dan lebih menekankan pada penguatan sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal yang ditempuh pemerintah. "Jadi, penguatan koordinasi antara fiskal dan moneter," paparnya.
Dalam kaitan ini, BI berkomitmen melakukan pendanaan APBN 2020, melalui pembelian SBN di pasar perdana secara terukur baik melalui mekanisme pasar, maupun langsung. Hal ini sebagai dukungan terhadap upaya untuk membiayai kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral kementerian/lembaga, pemda, guna mendukung PEN.
"BI juga berbagi beban dengan pemerintah untuk mempercepat pemulihan UMKM dan korporasi," kata Perry.
BI memperkuat koordinasi langkah kebijakan dengan pemda dan KSSK untuk menjaga stablitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Termasuk koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka pendanaan LPS melalui mekanisme repurchase agreement dan atau pembelian SBN yang dimiliki LPS sesuai PP Nomor 33 Tahun 2020. BI juga bersama pemerintah dan industri perbankan dan jasa sistem pembayaran mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk penyaluran bantuan sosial, elektronisasi transaksi pemda, dan mempercepat implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya PEN.
"Dalam kaitan ini koordinasi dan kolaborasi yang erat juga dilakukan dengan perbankan dan fintech untuk memperluas akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan," ungkap Perry. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy