JAKARTA - Pemerintah terus mematangkan draft RUU PemilukadaMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, pemerintah menginginkan Gubernur dipilih DPRD
BACA JUGA: Audit Forensik Bakal Ungkap Skandal Century
Menurut Gamawan, ada beberapa pertimbangan tentang alasan pemerintah mengusulkan gubernur dipilih oleh DPRD
BACA JUGA: Demokrat Bantah Sudah Tawar Menawar dengan Nazaruddin
"Kalau nanti ada yang bilang bahwa dipilih tetap masih ada money politic, ya pada hari itu calonnya dikoreksi
BACA JUGA: Berkongsi Dengan Calon, KPU Buton Dihadiahi Wanita
Kan bisa," kata Gamawan saat ditemui usai menghadiri hari Konstitusi di gedung DPR RI, Kamis (18/8).Dengan waktu yang terbatas untuk menggelar pemilihan, imbuh Gamawan, maka semakin sempit pula peluang untuk lobi-lobi"Kalau perlu hari itu diawasi oleh aparatKita buat aturan begitu, dan banyak lagi aturan yang bisa mengunci untuk mengurangi money politics di tingkat lokal," tandasnya.
Mantan Gubernur Sumatera Barat itu juga mengungkapkan alasan yang mendasari pemerintah mengusung ide gubernur dipilih DPRDMenurutnya, gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah yang tidak memiliki kewenangan seperti halnya bupati/wali kota
"Kalau wakil pemerintah pusat, kewenangannga tidak seluas bupati/walikota, kenapa harus dipilih langsung" Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami hal itu," ucapnya.
Meski demikian Gamawan juga mengakui, pemilihan secara langsung bisa jadi memang lebih idealNamun Gamawan juga meminta berbagai risiko bisa dihitung termasuk soal biaya politik dan politik uang
"Jangan sampai untuk pemilihan gubernur, calon menghabikan sampai 100 miliarIni kan implikasinya akan sangat luas, sehingga bisa mendorong terjadinya korupsi, banyak lah implikasinyaKarena itu kalau itu tak bisa kita cegah, maka yang kita pilih adalah model perwakilan ituPemilihan oleh DPRD," tandasnya.
Pada kesempatan itu Gamawan juga melontarkan usul pemerintah tentang kepala daerah dam wakilnya dipilih secara terpisahMekanismenya, kepala daerah yang terpilih akan diberi kewenangan untuk memilih wakilnya.
Pertimbangannya, juga demi efisiensi, efektifitas dan stabilitas politik lokalDari segi fisiensi, tidak mungkin setiap daerah disamaratakan"Tidak mungkin simetris semuaDaerah yang penduduknya lima juta, wakil kepala daerahnya satuTapi daerah yang penduduknya 12 ribu, satu juga wakilnyaBarangkali daerah yang pernduduknya 12 ribu itu tidak perlu wakil, cukup satu kada saja sudah cukup," ulasnya.
Bagaimana dengan pertimbangan soal stabilitas politik? Berdasarkan evaluasi Kementrian Dalam Negeri, 85 persen kepala daerah yang berpasangan dengan wakilnya, ternyata hanya bisa harmonis dalam kurun waktu yang singkat"Kemesraannya cepat berlaluNah di situ terjadi pula kebingungan staf, mau pro kepala daerah atau wakilnya?" ulasnya.
Namun yang juga perlu dikhawatirkan adalah macetnya birokasi akibat konflik antara kepala daerah dan wakilnyaSementara untuk menggerakkan birokrasi yang macet, dibutuhkan tunjangan
"Sehingga itu juga bisa berpengaruh pada biaya birokrasiSupaya kada didukung pegawai, ya dikasih aja tunjangan yang lebih tinggiTapi ini kan akan menguras anggaran daerah," ulasnya
Apakah pemerintah yakin ide itu bakal diterima DPR? "Kita akan dialogkan ini dengan menyampaikan berbagai pemikiranBisa saja ada yang setuju atau tidak," ucapnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Maklumi Perubahan Sikap Nazaruddin
Redaktur : Tim Redaksi