jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengabaikan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang meminta jangan ada kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2021.
Gubernur Ganjar justru memilih tetap menaikkan UMP Jateng tahun depan dengan persentase kenaikan sebesar 3,27 persen.
BACA JUGA: Lihat, Gubernur Ganjar Pranowo Berinteraksi dengan Pasien Covid-19
Dengan persentase kenaikan itu maka UMP Jateng tahun 2021 sebesar Rp 1.798.979,12 dari sebelumnya Rp 1.742.015 (UMP 2020)
Penetapan kenaikan UMP Jateng ini disampaikan Ganjar di rumah dinasnya, Jumat (30/10).
BACA JUGA: Keputusan Ganjar Pranowo soal UMP Jateng 2021, Semoga Para Buruh Senang
Ganjar mengatakan tidak menggunakan SE Menaker, namun tetap berpegang teguh pada PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
"Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan sudah mendengarkan masukan. Sudah kami tetapkan UMP Jateng tahun 2021 sebesar Rp1.798.979,12," kata Ganjar.
BACA JUGA: Muncul Ajakan Boikot Produk Prancis, MUI Minta Masyarakat Lakukan Hal ini
Selain mengacu pada PP 78/2015 tentang Pengupahan. Ganjar juga mempertimbangkan hasil rapat dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, Apindo dan pihak terkait lainnya yang sudah diajak bicara sebelumnya.
"Perlu saya sampaikan, bahwa UMP ini sesuai dengan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang mendasari pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dua hal ini yang coba kami pegang erat," tegas kepala daerah dari PDI Perjuangan itu.
Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year of year (yoy) untuk September di Jawa Tengah sebesar 1,42%. Sementara pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 1,85%.
"Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar 3,27 persen. Angka inilah yang kami pertimbangkan, maka UMP Jateng tahun 2021 kami tetapkan sebesar Rp 1.798.979,12 atau naik Rp 56.963,9," terangnya.
Mantan legislator Senayan ini juga menyebutkan, UMP Jateng 2021 ini akan berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dan harus dijadikan pedoman dalam penetapan UMK masing-masing daerah di provinsi itu.
"Mereka punya waktu sampai tanggal 21 November nanti untuk menyusun itu (UMK). Dan ini kalimatnya dapat, artinya bisa iya bisa tidak. Pengalaman di Jawa Tengah, selama ini kami tidak menggunakan UMP melainkan UMK," tutur Ganjar.
Dengan kenaikan UMP Jateng tahun 2021 ini, Ganjar menyebut ada dua Kabupaten/Kota di Jateng yang harus menyesuaikan, yakni Banjarnegara dan Wonogiri.
Untuk Kabupaten Banjarnegara, diharuskan menaikkan sebesar Rp 50.979,12 dan Wonogiri sebesar Rp 1.979,12. "Jadi memang kenaikannya tidak terlalu tinggi," pungkasnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng Sakina Rosellasari mengatakan, dengan penetapan UMP Jateng 2021 itu, maka Banjarnegara dan Wonogiri harus menyesuaikan. Sebab, UMK di dua Kabupaten itu masih di bawah UMP.
"UMP ini kan patokan batas minimal upah di Jawa Tengah. UMK di dua Kabupaten itu tahun 2020 lebih rendah dari UMP tahun depan, jadi harus menyesuaikan," tegas Sakina.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam