Gubernur Jateng Harus Bervisi Antikorupsi

SEMARANG - Provinsi Jawa Tengah pada 26 Mei 2013 ini akan menggelar Pemilihan Gubernur (Pilgub). Diharapkan dari Pilgub itu akan terpilih pasangan gubernur-wakil gubernur yang bukan hanya mumpuni tapi juga bersih dari kasus korupsi. Karenanya, saat proses pencalonan pun partai-partai diharapkan bisa mengusung pasangan calon yang tak punya beban masalah hukum.

Demikian kesimpulan dari pernyataan para pegiat LSM di Jawa Tengah saat dihubungi, Sabtu (26/1). Direktur Pattiro Semarang, Dini Isnayati,  menyatakan, pemimpin daerah yang masuk kriterika baik adalah figur yang memiliki kapabilitas dalam memimpin daerah, serta integritas dengan rekam jejak yang bersih.

Karenanya, parpol-parpol dalam Pilgub Jateng diharapkan bisa mengusung calon yang bisa memenuhi kriteria itu. "Jadi tidak hanya bersih, tapi visioner. Dan yang tak kalah penting adalah mengerti kondisi Jawa Tengah," kata Dini.

Ditambahkannya, persoalan di Jateng tentu tidak sederhana. Karenanya ketepatan dalam membuat program prioritas maupun alokasi dana APBD  akan sangat tergantung pada kemampuan gubernur terpilih. "Tapi kalau korup, jelas takkan efisien penggunaannya (dana APBD/APBN, red)," tandas Dini.

Hal senada juga disampaikan Puji Widianto, Direktur Serikat Kerakyatan Indonesia (Sakti). Menurutnya, Gubernur Jateng mendatang harus punya visi antikorupsi yang tegas dan jelas. Ia mencontohkan berbagai persoalan dugaan korupsi di Jateng yang tak jelas penanganannya, seperti kasus pembebasan lahan tol dan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial.

Karenanya Puji berharap parpol tak mengusung figur bermasalah untuk dicalonkan di Jateng. "Kriteria calon harus dikawal dengan ketat agar parpol tak tertipu calon yang biasa menggunakan cara-cara korup," tegasnya.

Untuk itu pula Puji dan kolega-koleganya akan mendorong Gerakan Jateng Bersih. "Gerakan itu nanti akan kami koordinasikan dulu dengan organisasi lain. Jateng itu dari tahun ke tahun tingkat korupsinya makin meningkat,” tutur Puji.(wid/jpnn)