jpnn.com - SURABAYA – Perilaku anggota DPRD Jatim menjelang lengser memang memprihatinkan. Buktinya, ketika sidang paripurna dengan agenda mendengarkan pidato HUT Kemerdekaan RI, Jumat (15/8), ruang sidang kosong melompong. Padahal, itu merupakan salah satu momen formal penting dalam tugas kedewanan.
Berdasar daftar hadir, tercatat hanya ada 43 orang. Kurang dari separo di antara total 100 anggota DPRD Jatim. Sebuah sumber di internal dewan mengungkapkan bahwa fenomena tersebut mulai terjadi sejak akhir tahun lalu. ’’Paling banter hanya mencapai 2/3,’’ kata seorang anggota dewan yang namanya tidak ingin disebut itu.
BACA JUGA: Warga Keluhkan Debu Pabrik Sumpit
Sumber tersebut menyatakan, memang sudah banyak koleganya yang mengaku malas-malasan. ’’Terutama mereka yang tidak jadi-tidak jadi itu,’’ terangnya. Sebagaimana diketahui, hanya 37 anggota dewan periode lama yang kembali menjadi anggota DPRD Jatim.
Selain itu, sumber tersebut menuturkan bahwa mereka yang malas-malas itu telah menjadi rasan-rasan. ’’Apalagi ini adalah sidang paripurna untuk menyambut Hari Kemerdekaan. Kalau paripurna lain masih bisa ditutupi, tetapi kalau pada Hari Kemerdekaan mereka tidak datang, rasanya sudah keterlaluan,’’ ujarnya.
BACA JUGA: Kapolsek Ambalawi Diduga Tewas Ditembak
Lantas, menurut dia, mereka menggerutu bahwa itu sungguh tidak adil. ’’Kasarannya, bayarannya sama, tapi pas sidang yang sudah menjadi kewajibannya, mereka tidak hadir,’’ ucapnya.
Suasana sidang paripurna yang sepi tersebut membuat Gubernur Jatim Soekarwo terkejut. Orang nomor satu di jajaran pemerintahan Jatim itu pun mengeluarkan pernyataan keras. ’’Jujur saja, saya kecewa. Sebab, ini merupakan rapat penting. Tidak selayaknya seorang anggota dewan tidak datang, kecuali dengan alasan yang benar-benar sangat urgen,’’ tuturnya.
BACA JUGA: Melihat Orang Utan, Santai di Pantai
Menurut dia, mereka seharusnya mampu menyisihkan waktu. Sebab, itu merupakan janji lima tahun lalu kepada rakyat. Yakni, memperjuangkan dan loyal kepada rakyat. ’’Ini adalah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tapi, malah banyak wakil rakyat yang tidak hadir,’’ ungkapnya.
Karena itu, Soekarwo berharap anggota DPRD Jatim periode 2014–2019 bisa berbuat yang lebih baik ketimbang yang sekarang. Juga tidak mengumbar janji saat kampanye. ’’Seluruh masyarakat Jawa Timur mempunyai harapan yang tinggi kepada anggota pemerintah daerah, yakni pemprov dan DPRD Jatim. Seharusnya kami tidak mengecewakan mereka,’’ tegasnya.
Di bagian lain, Wakil Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar tidak menampik fakta tersebut. ’’Jujur ini adalah tamparan bagi DPRD Jatim. Semestinya bisa menjadi evaluasi untuk internal DPRD Jatim,’’ papar pria yang akan menjadi ketua DPRD Jatim periode 2014–2019 itu.
Pada masa mendatang, Halim berjanji memperbaiki dan mempertegas kode etik mengenai perilaku anggota dewan. ’’Jangan sampai kasus seperti ini terulang lagi. Kami bakal membuat regulasi internal yang sangat ketat. Dengan begitu, DPRD Jatim untuk lima tahun nanti menjadi lebih baik,’’ tandasnya.
Sementara itu, kondisi serupa terjadi di DPRD Surabaya. Rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden SBY hanya dihadiri 20 di antara 49 anggota dewan. ”Memang ada yang berdatangan. Tapi, mereka lalu turun dan duduk di ruang komisi,” kata Sekretaris DPRD Surabaya M. Afghani.
Sepekan sebelum masa jabatan berakhir, keaktifan para anggota dewan memang mulai menurun. Namun, bila agendanya kunker, tak ada satu pun yang melewatkan. Padahal, mereka masih punya satu pekerjaan rumah yang tak kalah penting, yakni membahas RAPBD 2015. Dengan performa kerja macam itu, banyak yang tak yakin bahwa RAPBD 2015 bisa digedok Jumat pekan depan. (ano/git/c14/end)
BACA ARTIKEL LAINNYA... TNI Kirim 350 Prajurit Jaga Perbatasan RI-Malaysia
Redaktur : Tim Redaksi