jpnn.com, JAKARTA - Isu penyitaan Buku PKI yang beredar belakangan ini membuat pro dan kontra di masyarakat. Ada kalangan yang mendukung tapi cukup banyak pula yang kontra. Bahkan partai politik besar dalam beberapa media jelas menolak razia buku yang diduga dilakukan prajurit TNI.
Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo seperti dilansir dalam siaran pers, Senin (7/1/2019), masih meragukan kebenaran adanya isu razia buku PKI. Kalau memang benar, Agus Widjojo menilai razia buku PKI tidak dibenarkan dilakukan prajurit TNI.
BACA JUGA: Drum Band Satgas Indobatt Memeriahkan Natal di Lebanon
Karena, menurutnya, kegiatan razia buku PKI perlu didasari keputusan politik, dalam hal ini sebagai atasan, Panglima TNI tidak bisa serta-merta memerintahkan para prajurit melakukan razia buku PKI tanpa adanya keputusan politik.
Dengan demikian selaku atasan, Panglima TNI harus bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukan prajurit di lapangan.
BACA JUGA: Presiden Pastikan Prajurit TNI Terima Kenaikan Tunjangan
Menurut Agus, Dampak dari polemik ini, Panglima TNI tidak bisa membiarkan anak buahnya menjadi korban di-bully dan diserang partai politik.
“Bilamana dianggap salah, Panglima TNI harus berani meminta maaf kepada masyarakat. Di sisi lain, bilamana memang Panglima TNI memiliki argumen yang kuat dalam Penyitaan Buku PKI, Panglima TNI harus berani berdiri di depan membela para prajurit,” katanya.
BACA JUGA: Teritorial TNI Berperan Dalam Penguatan Pertahanan Negara
Dengan demikian, menurut Agus, tidak terkesan Panglima TNI demi mempertahankan jabatannya, membiarkan para prajurit menjadi korban 'serangan' partai politik.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 252 Prajurit Satgas Konga XXXIX-A RDB Tiba di Kongo
Redaktur & Reporter : Friederich