jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan rapat koordinasi dengan para kepala daerah yang wilayahnya terdampak bencana alam di Jakarta, Rabu (9/1). Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalillah termasuk di antara yang hadir.
Dalam kesempatan itu, keduanya melaporkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa NTB. Gubernur Zul menyampaikan bahwa saat ini pemerintah daerah butuh fleksibilitas terkait pembangunan rumah warga terdampak bencana. Terutama soal jenis rumah serta spesifikasinya.
BACA JUGA: Gubernur NTB Siap Memerangi Perusak Hutan
“Perlu menjadi perhatian terkait jenis rumah yang dibangun. Kalau bisa Pemerintah Daerah diberikan fleksibilitas agar lebih banyak jenis rumah yang boleh dibangun," ungkap Zul di hadapan Wapres JK. Hadir juga di rapat ini, Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan, Menko PMK Puan Maharani, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro, Kepala BNPB Doni Monardo dan sejumlah pejabat di kementerian dan lembaga negara terkait lainnya.
Zul mencontohkan, saat ini banyak korban gempa di NTB membangun rumah dengan bahan-bahan lokal. Salah satunya rumah berdinding anyaman bambu yang menurut masyarakat setempat tahan gempa.
BACA JUGA: Paku Alam X Mantu, Presiden dan Wapres Pastikan Akan Hadir
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi menyampaikan sejumlah kendala lapangan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB. Pertama, terbatasnya jumlah fasilitator. Menurut dia, dana bantuan pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan atau mengendap jika jumlah fasilitator masih kurang.
"Saat ini, sekitar 44.000 rumah rusak berat di Kabupaten Lombok Utara. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka, kami butuh 1.400 orang fasilitator lagi untuk pencairan dana bantuan," jelas dia.
BACA JUGA: Ancol Beri Bantuan kepada Korban Gempa Lombok
Hal kedua yang disampaikan Wagub NTB terkait pencairan dana yang dilakukan dua tahap. "Mohon jangan ada pencairan 50 persen - 50 persen, sebab menyebabkan urusan administrasinya juga dua kali," pintanya kepada wapres.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, selaku koordinator penanganan gempa di NTB, melaporkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.
Di antaranya terkait pendistribusian bantuan dana stimulan, pendataan Kelompok Masyarakat (Pokmas), Progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) dan permasalahan serta usulan tindak lanjut.
Menurut Menko PMK, dana yang sudah ditransfer ke daerah sebesar Rp 3,5 triliun. Sedangkan yang sudah ditransfer ke masyarakat sebesar Rp 1,6 triliun.
Sementara terkait pendataan Pokmas, Puan melaporkan, sampai saat ini, sudah terbentuk mencapai 1.850 kelompok yang mewakili 22.648 Kepala Keluarga (KK). Kemudian, jumlah Pokmas yang sudah membuka rekening bank sekitar 1.154. Sedangkan rekening yang terisi oleh dana sekitar 490 Pokmas atau sekitar 7.188 KK.
Mengenai progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG), Puan juga melaporkan minat masyarakat untuk membangun Rumah Instan Sehat Sederhana (RISHA) sebanyak 3.855 unit, Rumah Instan Kayu (RIKA) sebanyak 7.298 unit dan Rumah Instan Konvensional (RIKO) sebanyak 6.124 unit.
Sementara yang masih dalam tahap proses membangun RISHA sebanyak 1.890 unit, RIKA 671 unit dan RIKO sebanyak 1.162 unit. Hingga saat ini, total jumlah rumah tahan gempa yang sudah dibangun di masing-masing kabupaten/kota terdampak gempa NTB sebanyak 3.996 unit.
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan arahan kepada Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait untuk segara menambah fasilitator penanganan bencana, sehingga pembangunan Huntap (hunian tetap) di NTB dapat berjalan cepat dan lancar. Selain itu, Wapres JK juga meminta sejumlah lembaga seperti Kadin untuk menyiapkan fasilitas yang dapat menunjang pembangunan Huntap di NTB. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gubernur NTB Carikan Solusi untuk Warga Kawasan Mandalika
Redaktur & Reporter : Adil