jpnn.com, SUMBAWA - Kerusakan hutan menjadi ancaman serius bagi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kerusakan sudah pada level kritis, sebab hampir semua hutan digunduli pelaku illegal logging (pembakalan liar). Banjir besar di Lombok dan Sumbawa sudah jadi bukti.
Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menyatakan perang terhadap oknum yang merusak hutan. Perang melawan perusak hutan itu akan menjadi gerakan bersama hingga tingkat desa.
BACA JUGA: Gubernur NTB Carikan Solusi untuk Warga Kawasan Mandalika
“Harus konkret bukan sekadar wacana tetapi betul-betul disosialisasikan pada RT, desa dan kecamatan," tegas Zul saat penanaman pohon dalam Kemah Bhakti Konservasi di Sampar Jiwat, Desa Ongko Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, NTB, Sabtu (5/1).
Menurutnya, sosialisasi dan pendekatan sangat dibutuhkan karena pembalakan liar terjadi bukan saja karena kesengajaan. Bisa jadi karena masyarakat tidak paham aturan.
BACA JUGA: Ini Hasil Kunjungan Kerja Gubernur NTB ke Polandia
“Dianggap tanah ini datang dari Yang Maha Kuasa, bisa dimiliki seenaknya sehingga untuk kelangsungan hidupnya sendiri,” ujar gubernur yang akrab disapa Bang Zul itu seperti dilansir Lombok Pos (Jawa Pos Group).
Lahan gundul yang menjadi penyebab banjir merupakan lahan milik negara. Lahan itu selama ini dialihfungsikan untuk bercocok tanam. Menebang pohon di hutan atau di lereng gunung, terutama di daerah tangkapan air secara tidak terkendali akan mengundang bencana banjir bandang. Selain itu, bisa juga mengakibatkan mata air, danau dan sungai menjadi kering.
BACA JUGA: Satpol PP Rutin Patroli di Mangrove Wonorejo
Kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi pertanian di pedesaan. Lahan gundul juga bisa mengakibatkan tanah longsor. Akar pohon juga mengikat butir-butir tanah sehingga dapat mencegah terjadinya erosi dan tanah longsor.
Atas dasar itu, Zul mengajak masyarakat ikut menyukseskan program dari pemerintah daerah melakukan penanaman pohon kembali pada lahan-lahan yang gundul. Peran masyarakat sangat penting untuk menghijaukan kembali hutan yang gundul. "Ini merupakan salah satu cara agar kita terhindar dari bencana," katanya.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB mencatat 580 ribu hektare (ha) lahan di dalam dan di luar kawasan hutan kritis. Perambahan dan pembalakan liar menjadi penyebab utama rusaknya hutan.
Kepala Dinas LHK NTB H Madani Mukarom mengatakan, pencegahan dan penindakan terhadap pelaku illegal logging tetap dilakukan. Oknum-oknum yang jadi biang kerok dari penebangan liar sudah ditangkap. Tapi ia mengakui, masih saja ada oknum yang melakukan penebangan.
Selain menangkap pelaku, pembinaan terhadap warga juga dilakukan. Sebab fakta menunjukkan, dekat dengan sumber daya alam tidak menjamin hidup makmur. Buktinya, 307.510 warga lingkar hutan hidup miskin. Kondisi itu membuat mereka rentan menjadi pelaku illegal logging untuk bertahan hidup. Karena itu, perhutanan sosial menjadi salah satu solusinya.
“Sekitar 40 persen warga miskin ada di hutan,” ungkap Madani.
Pemerintah sudah membagikan perhutanan sosial seluas 34.805,48 hektare (ha). Terdiri dari hutan tanaman rakyat (HTR) 3.152,88 ha, hutan kemasyarakatan (Hkm) 20.049,6 ha, kemitraan kehutanan (KK) 11.604 ha.
Selain itu, juga diberikan lahan kepada warga dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 7.109 ha, di lima kabupaten yakni Lombok Barat, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima. Sehingga total lahan hutan yang dibagikan mencapai 41.261,88 ribu ha.(JPG/ili/r7/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bangkit Pascagempa, NTB Tambah Rute Penerbangan LN ke Lombok
Redaktur & Reporter : Friederich