"Empat gubernur se-Kalimantan sepakat untuk menghentikan produksi hasil tambang apabila pemerintah tidak kunjung menambah kuota BBM sampai akhir Mei ini," ucap Senator asal Provinsi Kalimantan Timur Bambang Susilo di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (9/5).
Ancaman tersebut, menurut Bambang, jangan dianggap remeh pemerintah pusat. Sebab, Kalimantan merupakan penghasil tambang terbesar bagi kebutuhan nasional. "Jika ancaman itu terlaksana, apa jadinya pulau Jawa dan daerah lain?" kata dia.
Di pulau Jawa, lanjut Bambang, jarang sekali ada antrean panjang 2 sampai 5 km. Namun, di Kalimantan yang merupakan penghasil tambang terbesar justru antrean di SPBU kerap terlihat. "Ini sama saja tikus mati di lumbung padi," tegas dia.
Takutnya, ujarnya, aspirasi gubernur itu tidak terlaksana atau diabaikan pemerintah pusat akan berdampak buruk. Efeknya daerah Kalimantan dapat menimbulkan perpecahan dan menginginkan merdeka khususnya. "Artinya ada suatu cita-cita bagi mereka bahwa lebih adil merdeka dibandingkan bergabung dengan NKRI dan ini sudah ada potensi seperti itu," kata Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) itu.
Bambang menilai, untuk itu DPD RI harus menjadi garda terdepan agar tidak terjadi potensi seperti itu. Sebab, masyarakat khususnya di Kalimantan Timur menganggap lebih baik bergabung dengan Brunei Darussalam atau Malaysia. Di sana dianggap lebih sejahtera dan terperhatikan," ulas dia.
Senator Indonesia asal Provinsi Kalimantan Selatan Adhariani menambahkan, kuota BBM di Kalimantan sampai hari ini hanya mencapai 5 sampai 7 persen. Jauh dari kebutuhan masyarakat. Sedangkan pulau Jawa dan Bali mendapatkan 59 persen. "Kalau bicara persentasi saja, ini sangat tidak adil," terang dia.
Adhariani menjelaskan, 2 per 3 kebutuhan BBM, minyak, dan batubara nasional disumbangkan dari Kalimantan. Kebutuhan nasional sebenarnya tergantung pada Kalimantan. "Untuk itu, kita minta keadilan atas kejadian ini," tegas dia.
Selain itu, lanjut dia, pertemuan 4 gubernur Kalimantan pada intinya sepakat apabila tuntutan terkait penambahan kuota BBM hingga Mei 2012 tidak juga ditanggapi, maka terjadi moratorium (penghentian sementara) pengiriman batu bara ke Pulau Jawa. "Kebijakan itu jangan dianggap enteng pemerintah pusat," papar Adhariani. (fdi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Harus Seriusi Pengangguran Terdidik
Redaktur : Tim Redaksi