"Penolakan langsung terhadap RUU Pornografi yang disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara merupakan fakta bahwa telah terjadi keresahan masyarakat atas RUU itu," kata Eva Kusuma Sundari, di DPR Jakarta, Selasa (14/10).
Jika penolakan tersebut tidak disikapi secara komprehensif oleh DPR pada akhirnya akan mendorong masyarakat untuk terpecah-belahDPR harus mencarikan jalan terbaik guna mengantisipasi potensi perpecahan tersebut.
Ditegaskan Eva, dimanapun negara hukum di dunia sangat langka sebuah RUU ditolak secara terang-terangan oleh pejabat pemerintah maupun masyarakat secara luas.
"Yang mendesak untuk kita lakukan secara bersama guna mengatasi pro dan kontra adalah mencarikan solusi terbaik
BACA JUGA: Pollycapus Ngaku Tak Kenal Muchdi
Jika tidak, maka fenomena pro dan kontra yang bersumber dari RUU Pornografi akan berpengaruh terhadap perhelatan Pemilu 2009 mendatang,” usul Eva, yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan ini.Menjawab pertanyaan soal sikap Fraksi PDIP terkait adanya penolakan tiga daerah (Sulut, Bali dan DI Yogyakarta) terhadap RUU Pornografi, Eva menegaskan bahwa terlalu beresiko bagi Fraksi PDIP untuk menyetujui RUU dimaksud.
"Sebagai partai berbasis nasionalis-religius, terlalu beresiko tinggi bagi PDIP untuk menyetujuinya RUU Pornografi menjadi undang-undang," kata Eva.
Walau demikian, lanjutnya, hingga kini pimpinan Fraksi PDIP DPR masih tetap melakukan berbagai kajian objektif terhadap RUU dimaksud sekaligus mengakomodasi aspirasi publik.
Sebagaimana yang sudah diberitakan, Gubernur Sulut HS Sarundajang pada akhirnya menyampaikan penolakan secara resmi atas RUU Pornografi dalam acara uji publik yang dilangsungkan Panja DPR di tiga propinsi. (Fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Dia Paket Korup di NTB
Redaktur : Tim Redaksi