Gubernur Sutarmidji: Ini Wajib, Setiap OPD Harus Ada SOP

Selasa, 01 Juni 2021 – 16:45 WIB
Gubernur Kalbar Sutarmidji. Foto M. Kusdharmadi/JPNN

jpnn.com, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Kalbar menerapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam menjalankan program dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas.

"Ini wajib, setiap OPD harus ada SOP-nya," tegas Sutarmidji di Pontianak, Selasa (1/6).

BACA JUGA: Veddriq Leonardo Asal Kalbar jadi Juara Dunia di AS, Sutarmidji: Ini Tentu Sangat Membanggakan

Orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Kalbar ini menegaskan bahwa semua itu bertujuan supaya layanan publik mudah diakses.

"Makin mudah SOP diakses, maka makin berkualitas layanan publik tersebut," ungkapnya.

BACA JUGA: Sutarmidji Terapkan PPKM Mikro untuk Seluruh Kalbar

Selain menetapkan SOP, Sutarmidji juga meminta setiap OPD terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Menurut dia, dengan inovasi-inovasi yang telah dibangun, layanan masyarakat makin hari akan baik, cepat, mudah, transparan, dan maju.

BACA JUGA: Berkaca dari Tragedi Kedung Ombo, Ganjar Minta Semua Tempat Wisata Rutin Audit SOP

Dia berpendapat bahwa dengan cara seperti itu Kalbar akan cepat bangkit.

Sebab, katanya, suatu daerah baru bisa maju dan bersaing, apabila standar dan layanan publiknya sudah baik.

"Apabila masyarakat mengurus izin apa pun berbelit-belit, maka akan susah bersaing dan maju," kata mantan wali kota Pontianak yang menjabat dua periode itu.

Terpisah, Kepala Ombudsman Perwakilan Kalbar Agus mengatakan selain layanan publik yang mudah, kepatuhan terhadap setiap ketentuan harus menjadi komitmen bersama setiap kepala daerah di Kalbar.

"Ternyata komitmen kepala daerah itu sangat penting untuk perubahan dan kemajuan suatu daerah. Tidak hanya dari segi pelayanan yang bagus dan mudah," katanya.

Menurutnya, Ombudsman RI sebagai bagian dari lembaga negara yang secara khusus diberikan mandat menjadi pengawas eksternal penyelengaraan pelayanan publik, memiliki beban yang tidak ringan.

"Sejatinya kami ingin mendorong bahwa masyarakat yang sudah memperoleh mandat agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Itulah salah satu hal yang mulia untuk bisa kami prioritaskan," kata Agus. (antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler