jpnn.com, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji meminta Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di kabupaten/kota di Kalbar di-backup TNI dan Polri, kejaksaan, dan pengadilan untuk bertindak tegas.
Permintaan itu disampaikan Sutarmidji setelah hasil evauasi yang dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 Kalbar.
BACA JUGA: Sudah 116 Orang Meninggal Dunia, Jangan Anggap Covid-19 Sebelah Mata
"Jangan ragu, kalau satu kata seluruhnya jangan takut dicemooh orang-orang. Hanya satu kata, tindak tegas," kata Sutarmidji saat menghadiri rapat evaluasi Pelaksanaan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Perbatasan Wilayah Kalbar dan PPKM Skala Mikro di Markas Kodam XII/Tanjungpura di Sungai Raya, Jumat (18/6).
Sutarmidji menjelaskan saat ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro desa dan rukun tetangga (RT) di Kalbar sudah mencapai 100 persen.
BACA JUGA: Gubernur Sutarmidji: Tingkat Keterjangkitan Covid-19 di Kalbar Cukup Tinggi
Pendanaannya, kata Sutarmidji, bisa menggunakan delapan persen dari dana desa dengan pengawasan dari kejaksaan dan pengadilan.
Dia meminta para kepala desa agar tidak ragu menggunakan dana desa dalam penanganan Covid-19 asalkan dimanfaatkan dengan betul untuk menangani corona.
BACA JUGA: Positif Covid-19, Wali Kota Pontianak Dirawat di RSUD Soedarso, Mohon Doanya
"Jangan ragu menggunakan itu," tegas ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kalbar itu.
Sisi lain, Sutarmidji mengatakan bahwa untuk mempercepat penanganan Covid-19 maka pihaknya akan melaksanakan vaksinasi kepada semua masyarakat, terutama yang bekerja.
"Vaksin saja sebanyak-banyaknya, dan tidak pandang usia," kata orang nomor satu di Pemerintahan Provinsi Kalbar itu.
Sementara itu, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menyampaikan terkait penanganan pelintas batas dan pekerja migran Indonesia di perbatasan RI-Malaysia, saat ini satgas tidak mengalami kendala.
Jenderal bintang dua itu menegaskan bahwa semua berjalan dengan baik berkat kerja sama seluruh pihak.
"Saya kira semuanya sudah bekerja keras bisa mengawal dalam melakukan kanalisasi kejadian menonjol di perbatasan, dan alhamdulillah itu tidak menyebar," ujar Nur Rahmad.
Dia juga mengucapkan terima kasih kepada para kepala desa dan ketua RT di Kalbar yang telah bekerja secara maksimal, sehingga PPKM skala mikro dapat mencapai 100 persen. Saat ini, sudah ada lebih dari 2.031 Posko PPKM skala mikro di Kalbar.
"Para ketua RT kita luar biasa. Mereka sudah bisa mengorganisir masyarakatnya sehingga tetap produktif. Mudah-mudahan dengan adanya capaian seratus persen posko-posko di desa maupun RT ini bisa mempercepat perubahan perilaku masyarakat untuk taat dan patuh terhadap protokol kesehatan," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan Kodam XII/Tanjungpura nantinya akan melaksanakan serbuan teritorial vaksinasi.
Menurutnya, ada tempat-tempat yang sudah ditentukan dalam serbuan teritorial.
Masyarakat yang belum divaksin diharapkan dapat ikut serta dan tidak tidak perlu takut.
"Kita tentara sudah divaksin semua, mau vaksin Sinovac dan AstraZeneca sudah semua, dan tidak ada masalah," katanya.
Oleh karena itu, dia meminta masyarakat tidak ragu-ragu, kemudian mengikuti secara bertahap.
"Mari sambut vaksin dengan sukacita, jangan takut," ujarnya.
Selain gubernur, hadir juga dalam rapat evaluasi itu ketua DPRD Provinsi Kalbar, Wakapolda Kalbar, Danlanud Supadio, Danlantamal XII/Pontianak, Kajati dan Kapengti Kalbar, para pejabat utama Kodam XII/Tpr serta para pejabat terkait lainnya. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy