Gubernur: Tolong Mekarkan, Jangan Sampai Minta Merdeka

Rabu, 03 Oktober 2012 – 03:05 WIB
MANOKWARI - Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi menitip pesan agar pemerintah pusat dan Komisi II DPR-RI memperhatikan aspirasi pemekaran daerah otonomi baru (DOB) terutama yang disampaikan masyarakat serta pemerintah daerah, termasuk percepatan pemekaran Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) dan Pegunungan Arfak (Pegaf).  Jangan sampai aspirasi masyarakat ini berubah dan meminta hal lain.

‘’Mansel dan Pegunungan Arfak harus dimekarkan secara bersama dan itu tadi seperti yang sudah disampaikan bupati. Jangan sampai ada yang ribut dan minta keluar NKRI,” kata Bram ketika memberikan sambutan pada kegiatan Pemaparan Tim Penataan Daerah Otsus dan DPOD Kemendagri di Aston Niu Hotel,Manokwari, Selasa (2/10).
           
Bram mengawali sambutannya menyinggung aksi unjuk rasa massa yang diwarnai dengan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora. Menurut Bram, aksi ini dilakukan karena kekecewaan yang berkepanjangan,sehingga pemerintah pusat diharapkan tidak lagi mengumbar janji-janji.

‘’Saya terlambat datang (di acara pemaparan) karena ada yang naikkan bendera Papua (Bintang Kejora), juga ada tembakan rupanya. Saya harap ini tidak terulang lagi. Ini (terjadi) karena ada kekecewaan yang berkepanjangan. Kalau kita tidak dikasih (pemekaran) maka kita bicara barang lain. Kita berbicara di dalam negara kesatuan,bukan hal yang kecil,” tutur Bram mengawali sambutannya.

Ia menyatakan, pembangunan di tanah Papua butuh perhatian serius. Bram juga berharap agar Pemilukada di Provinsi Papua segera selesai dan menghasilkan gubernur-wakil gubernur terpilih yang nantinya dapat berjuang bersama-sama. ‘’Hari ini bukan bagaimana Jakarta (pemerintah pusat) terhadap Papua, tapi hari ini bagaimana Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,’’ ujarnya.

Menurut Bram, apa saja yang diminta masyarakat Papua boleh, namun jangan meminta merdeka. “Minta yang lain lain boleh dan akan dikasih,tapi jangan minta merdeka karena tidak ada dikasih. Iya tidak ?,’’ tukas Bram lagi sembari mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga setiap orang bisa berpendapat.

Menyinggung pemekaran, di wilayah Sorong Raya kini sudah terdapat 5 kabupaten dan 1 kota, sehingga diharapkan Manokwari pun dapat dimekarkan menjadi 5 kabupaten dan 1 kota. Dengan demikian, diharapkan pemerintah pusat segera merealiasikan pemekaran Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak serta akan menyusul Kota Manokwari.

“Kalau soal Papua Barat Daya (PBD), saya tidak tahu karena saya tidak  berada di dalamnya. Manokwari Selatan dan  Pegunungan Arfak harus dimekarkan dua-duanya dan bersamaan. Tolong dua-duanya,kalau tidak kita keluar saja. Dua-duanya harus jadi,jangan kita baku tipu lagi,” tandasnya.

Menurut Bram,pemerintah pusat harus melihat secara baik aspirasi pemekaran. Soal jumlah penduduk dan syarat lainya jangan menjadi hambatan. ‘’Itu yang saya tekankan dari sisi yang tidak enak. Pemekaran Mansel dan Pegaf harus dimekarkan pada waktu yang bersamaan,” tegasnya.

Pada kesempatan ini pula, gubernur menyinggung rencana penempatan anggota Marinir di Sorong yang secara berangsur akan mencapai 15.000 personel. “Saya juga termasuk mantan anggota marinir,mau bikin apa dengan jumlah 15.000 personel marinir itu. Apa ada? Tapi itu mungkin ada strategis dan saya tidak bisa ikut campur,” imbuh Bram yang  purnawirawan manirir dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal. (lm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hujan, Hotspot di Kalbar Masih Tinggi

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler