JAKARTA- Gugatan arbitrase Churcill Mining Plc senilai USD 2 miliar (setara Rp 19 triliun) yang ditujukan pada pemerintah Indonesia dinilai aneh oleh pengacara pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hamzah Dahlan.
Alasannya, selama proses sidang Pengadilan Tata Usaha (PTUN) di Samarinda, Kalimantan Timur, hingga tuntas di Mahkamah Agung (MA), nama Churcill tak pernah disebut dalam putusan atau dokumen sidang.
Sejak berperkara di Kaltim sampai Jakarta, Hamzah hanya berhubungan dengan kuasa penggugat dari PT Ridlatama Group. Dengan begitu, klaim Churcill yang mengaku memiliki saham 75 persen saham Ridlatama layak, dipertanyakan. "Tahu-tahu Churcil nyelonong masuk ke Kutim, yang katanya lewat Ridlatama," cetus mantan jaksa ini, Sabtu (30/6).
Hamzah juga mengaku heran dengan langkah hukum Churcill yang memperkarakan kebijakan bupati (pencabutan IUP) ke wilayah administrasi (arbitrase). Yang berlaku selama ini, menurut dia, investor yang tak puas dengan kebijakan pemerintah Indonesia mengajukan gugatan arbitrase terlebih dahulu, baru kemudian memperkarakannya secara perdata di pengadilan. "Munurut saya, gugatan Churcill ini bukan domainnya arbitrase," tegas Hamzah.
Kasus ini bermula saat Bupati Kutim Isran Noor mencabut 4 IUP yang tergabung dalam Ridlatama Group setelah menerima laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa izin pertambangan Ridlatama diindikasikan palsu. Indikasi palsunya dapat dilihat dari kode penomeran IUP yang terbalik.
Tak puas, Ridlatama kemudian mengajukan gugatan terhadap SK pencabutan yang dibuat Isran tersebut. Menurut Hamzah, SK Izin Usaha Pertambangan yang diperkarakan adalah milik PT Ridlatama seluas 10 ribu hektare di Kecamatan Busang dan Kecamatan Telen. Kemudian, SK pemberian IUP eksploitasi kepada PT Ridlatama Trade Powerindo seluas 5.386 hektare di Kecamatan Busang.
Selanjutnya, SK pemberian izin usaha pertambangan batubara di Long Lees, Kecamatan Busang seluas 10 ribu hektare yang sebelumnya dimiliki PT Investmine Nusa Persada. Terakhir, pencabutan terhadap IUP seluas 10 ribu hektare di Long Lees milik Investama Resources. Seluruh gugatan dimenangkan Pemkab Kutim setelah MA menolak kasasi keempat pemohon.
Putusan kasasi yang menolak gugatan Ridlatama tersebut terus berbuntut. Churchil yang mengklaim memiliki saham mayoritas di Ridlatama mengajukan gugatan arbitrase terhadap Presiden Indonesia. (pra/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bareng OPM, HUT Polri di Papua Ditunda Sehari
Redaktur : Soetomo