jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politi dari POINS INSTITUTE, Albert Simangunsong mengatakan cara calon presiden yang bertarung pada pemilihan presiden 9 Juli 2014 sudah keterlaluan. Menurutnya, mengadopsi cara intelijen engan memanfaatkan sel-sel yang dimiliki TNI seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa) sudah mencederai demokrasi.
"Ini kalau benar, tak pantas hanya diberikan sanksi, harus ada penyelidikan mendalam," kata Albert kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (7/6).
BACA JUGA: Ini Permintaan Jokowi ke Relawan
Pernyataan Albert ini berkaitan dengan dugaan pengerahan Babinsa. Anggota TNI aktif ini bertanya kepada masyarakat mengenai pilihannya dan mengarahkan untuk memilih kepada Capres tertentu.
Karena itu, Albert berharap kepada pihak hukum gabungan antara militer dan sipil serius menyelidiki kabar pengerahan Babinsa tersebut. "Partisipasi masyarakat sekarang yang sudah melek terhadap politik dan hukum tak bisa dianggap main-main," tegasnya.
BACA JUGA: Jokowi: Muka Ndeso Kok Dibilang Asli Singapura
Sebelumnya beredar kabar Babinsa dikerahkan untuk mendukung Capres yang berasal dari kalangan militer. Sinyalemen ini kian menguat karena mantan intelijen angkatan 88 terlihat aktif menggarap kantong-kantong suara.
Bahkan, beberapa Pangdam di daerah mengumpulkan pengusaha lokal untuk mendukung kandidat tertentu untuk alasan stabilitas. Capres Jokowi telah mendesak Bawaslu untuk menuntaskan kasus pengerahan babinsa yang mirip-mirip dengan operasi intelijen itu Sabtu (7/6). (awa/jpnn)
BACA JUGA: Jokowi Bantah Hapus Sertifikasi Guru
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: Yang Kaya Apa Mau Salaman dengan Rakyat?
Redaktur : Tim Redaksi