LHOKSEUMAWE - Ratusan guru bertugas di Pemko Lhokseumawe bergabung dalam Pengurus Koalisi Barisan Guru Bersatu (Kobar-GB), kembali menggelar aksi demo di Depan Kantor Walikota Lhokseumawe, Kamis (11/4).
Selain mengajukan mosi tak percaya, mereka juga siap menggugat Pemko Lhokseumawe bila tuntutan tak dikabulkan.
Aksi demo dilakukan ratusan guru di Kota Lhokseumawe telah dilakukan sejak beberapa hari lalu. Para guru menuntut agar dana tunjangan prestasi kerja (TPK) tidak dihapus.
Aksi demo itu membuat jalan depan Kantor Walikota ditutup. Tampak puluhan petugas kepolisian telah berada dilokasi menjaga segala kemungkinan.
Dalam orasinya, Ketua dan Sekretaris Kobar GB Aceh, Sayuti Aulia Yusuf dan Husniati Bantasyam menuding Pemko Lhokseumawe tidak punya rasa empati kepada guru.
Bahkan menuding sejumlah pejabat yang duduk di Pemko Lhokseumawe tidak mengetahui aturan, otoriter, tidak profesional dan lebih mengedepankan cara premanisme.
“Kita akan melakukan Mosi Tidak percaya kepada Pemko Lhokseumawe. Kita minta Sekda, Dasni Yuzar, SH, kepala inspektorat, Drs. Bustami serta kepala dinas pendidikan dan pemuda olahraga, Drs.Rusli harus dicopot dari jabatannya,” ungkap Husniati.
Menurutnya ketiga pejabat tersebut membuat keresahan kepada para guru. Oleh karena itu walikota harus mencopot ketiganya agar para guru tidak dipimpin kelompok ABS. Yakni orang-orang yang bukan dapat menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah.
Beberapa alasan mosi tak percaya mereka diantaranya, Sekda dinilai telah mengeluarkan pernyataan provokatif terhadap guru.
“Memang kota Lhokseumawe ini punya Sekda, apa? Masak kita diminta untuk mencari kabupaten/kota lain. juga kepala inspektorat, yang kami nilai tidak mengerti tugasnya dengan memeriksa RPP para guru. Termasuk kepala dinas pendidikan, yang sama sekali tidak mendukung para guru hanya takut kehilangan jabatannya,”tegas Sayuti Aulia.
Terkait tuntutan para guru tidak dipenuhi atau tidak digubris Walikota Lhokseumawe. Maka para guru dan Kobar GB akan membawa perkara tersebut ke ranah hukum. “Kondisi seperti ini tampaknya kita padai sampai di sini. Kita akan tempuh jalur hukum di PTUN untuk melawan aksi pemko Lhokseumawe ini,”tegas Sayuti.
Terkait makin dekatnya pelaksanaan Ujian Nasional, seratusan guru berkomitmen untuk tidak membantu para siswa dalam ujian nantinya. Bahkan akan memperketat pemantauan terhadap pelaksanaan UN di Kota Lhokseumawe.
“Kita lihat, kalau tahun ini guru tidak membantu siswa saat UN. Apakah nilai UN di Kota Lhokseumawe akan tetap baik seperti tahun-tahun sebelumnya,”ucap Sayuti. (agu)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Cadangan UN Terbatas
Redaktur : Tim Redaksi