Guru Besar Hukum Unpad Menilai Mahfud MD Berpotensi Dijerat Pasal Fitnah dan UU ITE

Selasa, 31 Desember 2024 – 19:13 WIB
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Romli Atmasasmita menyatakan Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD bisa dijerat hukum, dengan pasal fitnah dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Hal itu disampaikannya merespons pernyataan Mahfud yang menyebut memaafkan koruptor sama saja melanggar Pasal 55 KUHP.

BACA JUGA: Tok! Prabowo Naikkan PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah

Prof Romli menjelaskan Mahfud bisa terkena Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP 1946 tentang Fitnah dan Pasal 433 UU KUHP 1/2023, tentang Pencemaran Nama Baik dengan ancaman pidana penjara 6 tahun dan denda Rp750 juta.

“Kesalahan dia (Mahfud MD) satu-satunya ialah tidak mau bertanya pada ahli sebelum menuduh presiden turut serta melakukan tipikor juncto Pasal 55 KUHP. Bahkan pernyataan Mahfud bisa kena Pasal 45 UU ITE,” kata Prof Romli dalam keterangannya, Selasa (31/12).

BACA JUGA: HPP Gabah dan Jagung Naik, Saleh: Ini Bukti Kecintaan Prabowo kepada Petani

Dia juga menjelaskan Mahfud MD juga bisa dijerat Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024, tentang pencemaran nama baik dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta.

Menurut dia, tuduhan Pasal 55 KUHP tentang Deelneming atau penyertaan yang disampaikan Mahfud Md dalam tindak pidana harus memenuhi dua syarat.

BACA JUGA: Habiburokhman Gerindra Sebut Mahfud Md Orang Gagal, Apa Sebabnya?

“Pertama, ada kesadaran untuk sama-sama mempersiapkan tipikor dan kedua secara sadar melakukannya bersama-bersama. Kedua syarat tersebut tidak ada pada Prabowo selaku Presiden RI,” ujar Romli.

Oleh karena itu, Romli menegaskan pasal 55 KUHP itu tidak bisa diterapkan kepada Prabowo Subianto.

Sebelumnya eks Menkopolhukam sekaligus mantan kontestan Pilpres 2024 Mahfud MD tidak sepakat dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto, yang disebut akan memberikan pengampunan terhadap koruptor. 

Menurut Mahfud MD, gagasan Prabowo memaafkan koruptor yang mengembalikan kerugian negara bertentangan dengan hukum.

Dia mengatakan selaku presiden, Prabowo harus lebih berhati-hati lagi dalam membuat pernyataan.

“Menurut hukum yang berlaku sekarang, itu tidak boleh (koruptor dimaafkan) karena bertentangan dengan Pasal 55 KUHP,” kata Mahfud. (mcr8/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Disentil Mahfud MD soal Surat Menteri untuk Acara Pribadi, Yandri Susanto Bereaksi Begini


Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Kenny Kurnia Putra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler