jpnn.com, JAKARTA - Guru besar Ilmu Politik Universitas Andalas Asrinaldi menyebutkan keputusan soal bakal berkoalisi untuk pemerintahan selanjutnya tidak hanya di tangan presiden terpilih pada Pilpres 2024 Prabowo Subianto.
Dia menyebutkan hal itu sebagai respons atas pertemuan Prabowo dan beberapa elite parpol di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM). Salah satunya Ketua Umum NasDem Surya Paloh.
BACA JUGA: Prabowo Bertemu Puan, Bakal Koalisi atau Jadi Oposisi?
"Komunikasi itu hal yang wajar walaupun Prabowo sebagai presiden terpilih sesuai ketetapan KPU, tetapi proses sidang Mahkamah Konstitusi juga perlu ditunggu," kata Asrinaldi saat dihubungi JPNN.com, Selasa (9/4).
Asrinaldi menjelaskan penjajakan itu bagian dari komunikasi politik, tetapi mungkin saja tawaran bergabung koalisi bisa saja terjadi.
BACA JUGA: Ekonom UI Beberkan Alasan Efek Jokowi dan Bansos Pengaruhi Kemenangan Prabowo-Gibran
"Apabila keputusan MK sudah selesai tentu sikap NasDem atau Surya Paloh sendiri akan bergantung pada hasil itu (sidang MK)" katanya.
Namun, penulis buku "Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia" itu tidak melihat ada kemungkinan power sharing berada sepenuhnya di tangan Prabowo.
BACA JUGA: Konon Bu Mega Punya Perhitungan soal Perlu Tidaknya Bertemu Prabowo
"Tentu keberadaan Prabowo tidak sebebas Jokowi yang juga untuk menentukan dengan siapa koalisi. Dia (Jokowi) independen, sebelumnya hanya dengan Megawati yang berdiskusi," ujar Asrinaldi.
Namun, kata dia, kalau Prabowo jelas bahwa kontribusi Jokowi juga terlihat jelas. Tidak mungkin juga Prabowo bagi-bagi kursi begitu saja di luar koalisi yang dibangun bersama," lanjut Asrinaldi.
Dia juga menjelaskan semua pihak tidak bisa menafikan ada peran Jokowi di balik kemenangan Prabowo.
"Itu bisa memenangkan Prabowo. Tidak hanya itu, kita lihat beberapa sinyal juga menunjukkan Jokowi juga akan dapat jatah kursi menteri yang akan dimasukkan," pungkas Asrinaldi.
Soal isu Jokowi diusulkan jadi penasihat khusus Prabowo-Gibran, Asrinaldi menjelaskan hal semacam itu tidak pernah ada secara tertulis di pemerintahan Indonesia.
"Cuma ada dewan pertimbangan presiden (wantimpres), tetapi posisi itu tidak terlalu kuat," tuturnya.
"Prabowo juga tidak mau disetir oleh Jokowi, karena dia juga harus bisa jadi presiden yang independen. Dan, itu banyak menyoroti juga posisi dia jika Prabowo sudah menang. Banyak yang yakin Prabowo bukan orang sembarangan menempatkan Jokowi di posisi apa pun," pungkas Asrinaldi.(mcr8/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Friederich Batari
Reporter : Kenny Kurnia Putra