jpnn.com, JAKARTA - Rencana Presiden Joko Widodo untuk memberikan Kartu Pra-Kerja bagi lulusan SMA, SMK, perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan dikritik honorer. Baik honorer K2 maupun nonkategori. Mereka menilai kebijakan tersebut aneh dan terlalu banyak unsur politisnya.
“Dalam tiga bulan ini presiden suka mengeluarkan kebijakan aneh. Yang nyata-nyata mengabdi enggak dipikirkan," kata Ridwan, koordinator wilayah Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I) Bengkulu kepada JPNN, Senin (4/3).
BACA JUGA: Jokowi Usul Minimal Sebulan Sekali Diadakan Pakai Sarung Bersama
BACA JUGA: Honorer K2 Jangan Putus Asa, Ingat Kasus Guru Bantu DKI Jakarta
Daripada membiayai lulusan yang belum bekerja, lanjutnya, lebih baik memikirkan honorer K2. Kebijakan Jokowi tersebut dinilai bukan mendidik anak bangsa untuk berjuang mencari pekerjaan tapi menghancurkan negara ini.
BACA JUGA: Jokowi: Yang Berniat Ganti Ideologi NKRI Akan Berhadapan dengan Pemuda Pancasila
“Kenapa sih pemerintah pelit kepada honorer. Kok malah menggaji pengangguran. Bukan memerhatikan K2 malah maunya menenggelamkan," ucapnya.
Kritikan juga datang dari Musbihin. Guru tidak tetap (GTT) salah satu SD Negeri di Kebumen ini menilai kebijakan itu hanya untuk mendulang suara milenial. Padahal cara itu justru membuat mental milenial tidak terasah.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Makan Bakso Bareng Warga di Bekasi
"Waah, senang yaah, nganggur di rumah dibayar. Kami saja yang mengajar di SD sebulan hanya dibayar Rp 150 ribu. Lah kok yang enggak kerja dibayar," ucapnya.
Capres nomor urut 01 Joko Widodo memberi penjelasan tentang Kartu Pra Kerja yang dipaparkannya dalam Konvensi Rakyat lalu. Itu disampaikannya pada cara ngopi bersama milenial Sulawesi Tenggara di Kopi Haji Anto 2 Kendari, Jumat (1/3).
Jokowi mengatakan, kartu ini dikhususkan untuk para anak muda lulusan SMA/SMK, perguruan tinggi, dan politeknik.
“Mengenai kartu pra kerja kita siapkan untuk anak-anak muda yang lulus dari SMA atau SMK maupun yang lulus dari politeknik/perguruan tinggi untuk bisa masuk ke industri untuk dapat pekerjaan,” kata Jokowi.
Menurutnya, para pemegang kartu ini nantinya akan mendapat pelatihan sehingga dapat meningkatkan kemampuannya. Pelatihan ini tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tapi juga di luar negeri.
“Semua dikerjakan oleh instruktur yang punya kualifikasi bagus. Sehingga begitu lulus training mestinya kalau training bagus gampang sekali masuk dunia kerja,” ujarnya.
Bagi pemegang kartu pra-kerja yang belum mendapat pekerjaan, meskipun telah mengikuti pelatihan tak perlu khawatir. Jokowi menjamin bahwa pemegang kartu ini tetap akan mendapatkan gaji.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Jokowi Yakin Target Tahunan Sertifikasi Tanah Bisa Tercapai
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad