jpnn.com - SAMPIT – Sikap Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalteng, yang cenderung tidak serius mengusut dugaan pemalsuan data honorer kategori dua (K2) oleh dua orang guru SMK Negeri 1 Pulau Hanaut membuat geram Algamix.
Algamix merupakan salah satu guru yang mengungkap dugaan pemalsuan tersebut. Dirinya bersama dengan dua orang rekannya pun langsung memberikan data terkait dugaan tersebut ke BKD Kotim.
BACA JUGA: Yakinkan Seluruh Honorer K2 Bakal jadi CPNS
“Tanpa diminta BKD untuk memberikan data, kami langsung akan memberikan data, karena sampai sekarang kami tunggu-tunggu untuk dipanggil, tetapi belum juga dipanggil. Katanya mau diusut, tetapi sampai sekarang kenapa belum ada perkembangannya?” ungkap Algamix saat berkunjung ke Surat Kabar Harian (SKH) Radar Sampit (grup JPNN), Jumat (28/2).
Dia datang bersama dua rekannya yang sama-sama peserta honorer K2 dari SMK Negeri 1 Pulau Hanaut, yakni Mirwan Eddy dan Dahliani.
BACA JUGA: Perusakan Mobil Patroli Polisi tak Sesuai Skenario
Menurut Algamix, berkas dugaan pemalsuan data tersebut tidak hanya disampaikan ke BKD Kotim, tapi juga ditembuskan ke Kepala Disdik Kotim, Sekda Kotim, Ketua DPRD Kotim, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Gubernur Kalteng, serta Badan Kepegawaian Regional Kopertis VIII Banjarmasin bahkan juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
“Harusnya BKD ini buka-bukaan data saja biar kita bandingkan dengan data yang kita punya, biar kita tahu mana yang benar? Tetapi BKD ini engak berani juga padahal kepala sekolah kalau dipanggil siap untuk memberikan saksinya,” ungkap Mirwan Eddy.
BACA JUGA: Ibu - Anak Tewas Terlindas Truk
Menurut Mirwan Eddy, dugaan pemalsuan data honorer K2 ini sangat jelas dilakukan terutama jika melihat bukti yang ada diantaranya pengantar dari SMK Negeri 1 Pulau Hanaut yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
Di situ sangat jelas sekali tertera bahwa tidak ada memuat nama dua oknum guru berinisial AW dan SW. Begitu juga pengakuan dari Kepala UPTD Dispora (sekarang Disdik) Pulau Hanaut yang mengaku tidak pernah menandatangani berkas atas nama AW dan SW.
“Kepala UPTD Disdik Pulau Hanaut berani bersaksi kalau dipanggil oleh BKD. Sebenarnya engak habis pikir saya, pengumuman uji publik pada 27 Maret 2013 yang ditandatangi oleh Pak Putu (Sekda Kotim) jelas dikatakan bahwa tidak ada pengurangan dan penambahan jumlah peserta honorer K2 tetapi ini kenapa bisa bertambah?,” keluhnya.
Sementara itu, proses pengesahan bukti pengangkatan pertama sebagai tenaga honorer K2, kata Algamix, pertama memang meminta pengantar dari pihak sekolah kemudian dilanjutkan pengesahan ke UPTD masing-masing wilayah, setelah itu ke Disdik. Setelah disahkan oleh Disdik, kemudian Disdik mengantarkan berkas tersebut ke BKD Kotim.
“Disdik yang mengantar berkas kita ke BKD, kami juga sudah bertemu dengan Pak Yusuf (Kepala Disdik Kotim) tanggapan beliau sangat baik bahkan jika dipanggil BKD, beliau siap. Di sini kami tidak menyalahkan instansi, ini oknum yang bermain. Kami mengungkap ini agar kejadian seperti ini jangan terulang lagi,” ucapnya.
“Kami sekarang tidak semangat untuk mengajar karena kami yang jelas-jelas sudah lama mengajar, merasa diinjak-injak oleh orang baru. Ini tidak adil padahal kami bertiga ini yang pertama mengabdi di SMK Negeri 1 Pulau Hanaut,” pungkas Dahliani.(tha)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tarif Wisata Bromo Naik, Bule Kaget Harus Bayar Rp 1,2 Juta
Redaktur : Tim Redaksi