PRAYA-Puluhan guru honorer taman kanak-kanak (TK) swasta mendesak Bupati Loteng, H Suhaili FT, untuk konsisten memperjuangkan hak mereka untuk masuk dalam data honorer kategori dua (K-2) Loteng. Awalnya mereka dijanji akan diakomodir hingga proses uji publik data K-2. Namun, dalam prosesnya mereka terbentur aturan yang menyebut data K-2 hanya mengakomodir guru honorer sekolah negeri.
“Awalnya ada surat edaran bahwa yang diakomodir guru negeri saja. Tapi, ada seruan dari pemkab untuk tetap jalankan pemberkasan yang swasta,” ujar Baiq Kartini guru TK Darmawanita Tanak Rarang, Praya Barat pada Lombok Post (Grup JPNN), Rabu (10/4). “Bagaimana janjinya pemkab ini. Padahal, kami SK-nya sejak tahun 2003,” tambahnya.
Dia mengaku heran karena ada satu orang guru TK swasta justru mendapat SK dari TK negeri, sehingga namanya masuk dalam uji publik yang diumumkan dua pekan lalu. “Kami yang bukan keluarga bupati, dewan atau orang penting, mana bisa main sulap seperti itu,” sindirnya.
Hal yang sama dikeluhkan guru TK Satu Atap SDN 2 Batujai Sri Musiustin. Kata dia, Pemkab Loteng harus memenuhi janji soal ini. “Kalau tidak kami diakomodir, lebih baik seluruh TK yang ada di Loteng ini dibubarkan saja, biar adil,” katanya.
Menurut dia, pendataan uji publik K2 diindikasikan banyak terjadi proses lobi-melobi dan titip menitip. “Tolong pikirkan nasib orang banyak, jangan main belakang,” ujarnya.
Untuk memastikan puluhan hingga ratusan guru TK swasta itu dapat diakomodir atau tidak, koordinator guru honorer swasta Loteng, H Marip, menghadap ke Asisten I Muhammad Amin.
“Saya akan tanyakan apakah bisa atau tidak guru swasta diakomodir karena dalam aturannya tidak boleh. Tapi, mana tahu ada kebijakan,” jelasnya.
Sementara itu Muhammad Amin mengatakan, jika sesuai aturan yang berlaku, secara otomatis guru TK swasta tidak dapat diakomodir. Namun, jika dilihat dari kebutuhan guru, maka perlu kebijakan selanjutnya.“Ini yang kita ingin kawal, biar sekolah swasta bisa masuk data K2 karena memang kita di Loteng ini sangat kekurangan guru,” ujar Amin.(cr-dss)
“Awalnya ada surat edaran bahwa yang diakomodir guru negeri saja. Tapi, ada seruan dari pemkab untuk tetap jalankan pemberkasan yang swasta,” ujar Baiq Kartini guru TK Darmawanita Tanak Rarang, Praya Barat pada Lombok Post (Grup JPNN), Rabu (10/4). “Bagaimana janjinya pemkab ini. Padahal, kami SK-nya sejak tahun 2003,” tambahnya.
Dia mengaku heran karena ada satu orang guru TK swasta justru mendapat SK dari TK negeri, sehingga namanya masuk dalam uji publik yang diumumkan dua pekan lalu. “Kami yang bukan keluarga bupati, dewan atau orang penting, mana bisa main sulap seperti itu,” sindirnya.
Hal yang sama dikeluhkan guru TK Satu Atap SDN 2 Batujai Sri Musiustin. Kata dia, Pemkab Loteng harus memenuhi janji soal ini. “Kalau tidak kami diakomodir, lebih baik seluruh TK yang ada di Loteng ini dibubarkan saja, biar adil,” katanya.
Menurut dia, pendataan uji publik K2 diindikasikan banyak terjadi proses lobi-melobi dan titip menitip. “Tolong pikirkan nasib orang banyak, jangan main belakang,” ujarnya.
Untuk memastikan puluhan hingga ratusan guru TK swasta itu dapat diakomodir atau tidak, koordinator guru honorer swasta Loteng, H Marip, menghadap ke Asisten I Muhammad Amin.
“Saya akan tanyakan apakah bisa atau tidak guru swasta diakomodir karena dalam aturannya tidak boleh. Tapi, mana tahu ada kebijakan,” jelasnya.
Sementara itu Muhammad Amin mengatakan, jika sesuai aturan yang berlaku, secara otomatis guru TK swasta tidak dapat diakomodir. Namun, jika dilihat dari kebutuhan guru, maka perlu kebijakan selanjutnya.“Ini yang kita ingin kawal, biar sekolah swasta bisa masuk data K2 karena memang kita di Loteng ini sangat kekurangan guru,” ujar Amin.(cr-dss)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPA Curiga Ada Cincai-cincai
Redaktur : Tim Redaksi