JAKARTA - Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGI) mengeluhkan adanya pemotongan tunjangan profesi pendidik (TPP) yang terjadi di wilayah provinsi DKI Jakarta. Pemotongan itu rata-rata 1-2 bulan setiap tahun.
Divisi Penelitian dan Pengembangan FMGJ, Slamet mengatakan, tidak tersalurkannya tunjangan profesi guru secara maksimal sudah terjadi tahun 2011-2012. Anehnya, saat ditanya alasan kekurangan, dinas pendidikan DKI beralasan ada data yang tidak lengkap.
"Selalu saat ditanya, alasannya data yang disampaikan salah. Misal data yang seharusnya 10 hanya masuk 8. Ini ironis, karena setiap tahun kami guru-guru selalu melakukan pemutakhiran data," ujar Slamet dalam konferensi pers FMGJ bersama Indonesia Corruption Watch di Jakarta, Kamis (24/1).
Menurut dia, tunjangan guru SMP yang semestinya 12 bulan hanya dibayarkan 10 bulan. Sedangkan guru SMA/SMK rata-rata hanya terima 11 bulan. Kondisi ini juga dialami guru-guru yang berada di bawah naungan Kementrian Agama. Padahal, anggaran dari pusat sudah ditransfer ke daerah.
"Ada indikasi kesengajaan dibuat telat, sebulan saja bunganya sudah miliaran. Apalagi kalau sampai yang dibayarkan hanya 10-11 bulan. Anehnya tidak ada penjelasan resmi mengenai pembayaran kurang ini," ujar Slamet menyesalkan.
Sehingga, kata dia, tidak salah apa yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Haryono Umar, bahwa ada Rp10 triliun dana TPP yang diendapkan di rekening daerah dengan tujuan supaya ada kelebihan bunga.
Keluhan guru-guru yang diterima FMGJ, guru tidak menerima informasi yang lengkap ketika pusat sudah mengirimkan dana TPP ke daerah. Sementara guru merasa takut menanyakan langsung ke dinas pendidikan karena faktanya banyak guru yang kerap mendapat intimidasi.
"Inilah faktanya yang kami temukan. Kami tidak hanya mendengar, tapi mengalami langsung. Setiap kali tunjangan sertifikasi turun, selalu banyak keluhan guru," pungkasnya.(Fat/jpnn)
Divisi Penelitian dan Pengembangan FMGJ, Slamet mengatakan, tidak tersalurkannya tunjangan profesi guru secara maksimal sudah terjadi tahun 2011-2012. Anehnya, saat ditanya alasan kekurangan, dinas pendidikan DKI beralasan ada data yang tidak lengkap.
"Selalu saat ditanya, alasannya data yang disampaikan salah. Misal data yang seharusnya 10 hanya masuk 8. Ini ironis, karena setiap tahun kami guru-guru selalu melakukan pemutakhiran data," ujar Slamet dalam konferensi pers FMGJ bersama Indonesia Corruption Watch di Jakarta, Kamis (24/1).
Menurut dia, tunjangan guru SMP yang semestinya 12 bulan hanya dibayarkan 10 bulan. Sedangkan guru SMA/SMK rata-rata hanya terima 11 bulan. Kondisi ini juga dialami guru-guru yang berada di bawah naungan Kementrian Agama. Padahal, anggaran dari pusat sudah ditransfer ke daerah.
"Ada indikasi kesengajaan dibuat telat, sebulan saja bunganya sudah miliaran. Apalagi kalau sampai yang dibayarkan hanya 10-11 bulan. Anehnya tidak ada penjelasan resmi mengenai pembayaran kurang ini," ujar Slamet menyesalkan.
Sehingga, kata dia, tidak salah apa yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Haryono Umar, bahwa ada Rp10 triliun dana TPP yang diendapkan di rekening daerah dengan tujuan supaya ada kelebihan bunga.
Keluhan guru-guru yang diterima FMGJ, guru tidak menerima informasi yang lengkap ketika pusat sudah mengirimkan dana TPP ke daerah. Sementara guru merasa takut menanyakan langsung ke dinas pendidikan karena faktanya banyak guru yang kerap mendapat intimidasi.
"Inilah faktanya yang kami temukan. Kami tidak hanya mendengar, tapi mengalami langsung. Setiap kali tunjangan sertifikasi turun, selalu banyak keluhan guru," pungkasnya.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penyaluran Bantuan Siswa Miskin Harus Dievaluasi
Redaktur : Tim Redaksi