JAKARTA - Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta segera mengevalusasi penyaluran dana bantuan siswa miskin secara nasional. Sebab, ada indikasi tidak sepenuhnya dana tersebut diterima oleh siswa dari keluarga tidak mampu.
Desakan ini disampaikan Anggota Komisi Pendidikan DPR RI, Raihan Iskandar, menyikapi kasus seorang siswa SMP Negeri 1 Matanga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, bernama Hamzah. Dia yang mengalami tindakan fisik oleh Kepala Sekolahnya karena bertanya tentang pembayaran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM).
"Saya cukup prihatin dengan kejadian ini. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi. Kejadian ini menjadi indikasi ketidaktransparanan manajemen sekolah dalam pengelolaan dana BSM tersebut." kata Raihan di Senayan, Rabu (23/1).
Politisi dari PKS ini menilai kasus ini juga mengindikasikan penyaluran dana BSM yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Karena berdasarkan informasi, siswa tersebut hanya menerima BSM Rp200 ribu per triwulan. Padahalseharusnya siswa tidak mampu mendapatkan Rp 400 ribu per triwulan. "Ini yang kami pertanyakan, kemana selisih dana tersebut yang besarnya Rp 200 ribu itu," tegasnya.
Karena itu, Raihan mendesak Mendikbud segera mengambil tindakan terhadap kepala sekolah yang bersangkutan. Kemudian melakukan evalusasi dan pengawasan penyaluran dana BSM bagi siswa dari keluarga tidak mampu dengan melibatkan Dinas Pendidikan di daerah.
"Ini sangat penting dilakukan mengingat keterbukaan informasi dan tuntutan transparansi anggaran. Kalau dunia pendidikan saja tidak mengajarkan kejujuran dan transparansi, maka wajar jika sektor lain pun demikian," kata Raihan.(fat/jpnn)
Desakan ini disampaikan Anggota Komisi Pendidikan DPR RI, Raihan Iskandar, menyikapi kasus seorang siswa SMP Negeri 1 Matanga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, bernama Hamzah. Dia yang mengalami tindakan fisik oleh Kepala Sekolahnya karena bertanya tentang pembayaran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM).
"Saya cukup prihatin dengan kejadian ini. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi. Kejadian ini menjadi indikasi ketidaktransparanan manajemen sekolah dalam pengelolaan dana BSM tersebut." kata Raihan di Senayan, Rabu (23/1).
Politisi dari PKS ini menilai kasus ini juga mengindikasikan penyaluran dana BSM yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Karena berdasarkan informasi, siswa tersebut hanya menerima BSM Rp200 ribu per triwulan. Padahalseharusnya siswa tidak mampu mendapatkan Rp 400 ribu per triwulan. "Ini yang kami pertanyakan, kemana selisih dana tersebut yang besarnya Rp 200 ribu itu," tegasnya.
Karena itu, Raihan mendesak Mendikbud segera mengambil tindakan terhadap kepala sekolah yang bersangkutan. Kemudian melakukan evalusasi dan pengawasan penyaluran dana BSM bagi siswa dari keluarga tidak mampu dengan melibatkan Dinas Pendidikan di daerah.
"Ini sangat penting dilakukan mengingat keterbukaan informasi dan tuntutan transparansi anggaran. Kalau dunia pendidikan saja tidak mengajarkan kejujuran dan transparansi, maka wajar jika sektor lain pun demikian," kata Raihan.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pungutan RSBI Tetap Jalan, M Nuh Dilaporkan ke Presiden
Redaktur : Tim Redaksi