“Pada dasarnya, LKS itu dibuat oleh guru. Namun sekarang banyak pihak swasta menawarkan LKS lebih mudah dan komplet bisa langsung digunakan dalam pendidikan. Sehingga, banyak guru mengambil jalan pintas untuk menggunakan LKS dari swasta, tanpa guru tersebut membuatnya,” papar Plh Kadisdik Drs Dana Kartiman MPd, Jumat (12/10).
Terkait pemberlakuan LKS gratis tahun 2013, Disdik ingin dana APBD guna mendukung program LKS gratis, diserahkan kepada guru-guru mata pelajaran. “Apabila anggaran tersebut terwujud, lebih baik guru yang mengelola untuk membuat LKS sendiri,” kata Dana.
Ia beralasan, sebuah LKS mesti terukur dari sisi kualitas. Karena kalau sudah dibeli, harus bisa dipertanggungjawabkan, apakah sesuai rencana program pembelajaran (RPP) atau tidak. LKS merupakan perangkat RPP yang dibuat oleh guru.
Dana berharap dana tambahan anggaran tersebut bisa terealisasi, karena bantuan itu sangat berguna bagi kemajuan dunia pendidikan. Meskipun nanti akan ada pertanggungjawaban. Soal rencana anggaran kegiatan (RAK) tahun 2013, Disdik akan mengajukan kepada dewan. Hal itu masih dibahas internal Disdik.
Sementara itu, Wali Kota Subardi SPd enggan berkomentar banyak terkait polemik LKS vulgar di beberapa sekolah. Ia mengapresiasi sekolah dan Disdik yang langsung tanggap dengan menarik LKS tersebut dari tangan siswa. "Saya salut, LKS sudah ditarik. Jadi, selanjutnya Disdik yang akan mengawal," ucapnya. (aff)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendikbud Telisik Data Kelalaian UNM
Redaktur : Tim Redaksi