JAKARTA - Guru-guru di DKI Jakarta meminta Gubernur Joko Widodo (Jokowi) menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terkait indikasi penyalaghunaan anggaran pendidikan di Jakarta.
Demikian disampaikan Ketua Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) Heru Purnomo dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/1). "Temuan PPATK ini suatu indikasi. Maka kami meminta Gubernur DKI Jakarta, menindaklanjuti temuan PPATK ini," pintanya.
Menurut Heru, Gubernur DKI Jakarta harus turun tangan, karena tidak mungkin mewujudkan pendidikan berkualitas dan berkeadilaan, selama korupsi di sektor pendidikan tidak pernah ditindak tegas.
FMGJ juga merekomendasikan supaya mulai tahun 2013, pengadaan sarana prasarana pendidikan di sekolah-sekolah DKI Jakarta yang rawan diselewengkan, harus dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan dapat diakses siapapun.
"Harus ada mekanisme pelaporan jika pengadaan sarana prasarana tidak diminta sekolah, tidak sesuai kebutuhan sekolah, dan barang-barang ditemukan dalam keadaan rusak padahal belum pernah digunakan," pinta Heru Purnomo.
Yang tidak kalah penting, dia meminta setiap pengadaan alat baru untuk labiratorium IPA dan Bahasa, disertai pelatihan penggunaannya. Sebab, biasanya hal itu sudah dianggarkan. Jika itu tidak dilakukan maka peralatan tersebut akan mubazir karena tidak termanfaatkan.
Terakhir, terkait pemotongan tunjangan sertifikasi guru, FMGJ mendesak Dinas Pendidikan Provinsi DKI memberikan penjelasan resmi kenapa TPP yang diterima guru hanya 10-11 bulan dan kapan kekurangannya dibayarkan kepada guru.(fat/jpnn)
Demikian disampaikan Ketua Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) Heru Purnomo dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/1). "Temuan PPATK ini suatu indikasi. Maka kami meminta Gubernur DKI Jakarta, menindaklanjuti temuan PPATK ini," pintanya.
Menurut Heru, Gubernur DKI Jakarta harus turun tangan, karena tidak mungkin mewujudkan pendidikan berkualitas dan berkeadilaan, selama korupsi di sektor pendidikan tidak pernah ditindak tegas.
FMGJ juga merekomendasikan supaya mulai tahun 2013, pengadaan sarana prasarana pendidikan di sekolah-sekolah DKI Jakarta yang rawan diselewengkan, harus dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan dapat diakses siapapun.
"Harus ada mekanisme pelaporan jika pengadaan sarana prasarana tidak diminta sekolah, tidak sesuai kebutuhan sekolah, dan barang-barang ditemukan dalam keadaan rusak padahal belum pernah digunakan," pinta Heru Purnomo.
Yang tidak kalah penting, dia meminta setiap pengadaan alat baru untuk labiratorium IPA dan Bahasa, disertai pelatihan penggunaannya. Sebab, biasanya hal itu sudah dianggarkan. Jika itu tidak dilakukan maka peralatan tersebut akan mubazir karena tidak termanfaatkan.
Terakhir, terkait pemotongan tunjangan sertifikasi guru, FMGJ mendesak Dinas Pendidikan Provinsi DKI memberikan penjelasan resmi kenapa TPP yang diterima guru hanya 10-11 bulan dan kapan kekurangannya dibayarkan kepada guru.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hak Pendidikan Agama untuk Siswa Harus Diawasi
Redaktur : Tim Redaksi