jpnn.com - JAKARTA - Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) memberikan respons positif atas rencana pemerintah memindahkan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Para guru PPPK itu malah pengin pindah ke IKN dengan beragam alasan.
Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih mengungkapkan keinginan besarnya pindah ke IKN.
BACA JUGA: 23 Tahun jadi ASN, Erani Siap Maju Pilkada di Kabupaten Landak
Salah satunya Hesti bukan hanya tergiur dengan tunjangan yang angkanya besar, tetapi juga ingin menjadi perintis di IKN.
"Sangat membanggakan kalau menjadi guru perintis di IKN. Banyak tantangannya,' kata Heti kepada JPNN.com, Jumat (29/3).
BACA JUGA: Beredar Surat Peringatan untuk Warga di Wilayah Pembangunan IKN, Bikin Kaget
Heti mengaku mau bersusah-susah dahulu agar bisa sejahtera. Bertahun-tahun bekerja sebagai guru honorer dengan gaji minim, ketika lulus PPPK 2023 dan ada rencana pemindahan ASN ke IKN, membuat Heti pun tertarik. "Pengin banget ke IKN, kan, banyak tunjangannya juga ya, daripada bekerja ke luar negeri, kan," ucapnya.
Nur Baitih, guru PPPK 2021 juga tertarik ke IKN. Salah satu alasan Nur Baitih ialah ingin mencari suasana baru. Nur menilai Kota Jakarta sudah terlalu padat, sehingga dia membutuhkan tantangan baru.
BACA JUGA: BKN Sebut 25 Instansi Sudah Menyatakan Siap Pindah ke IKN, Ini Daftarnya
Dia menyadari IKN belum semaju Jakarta.
Namun, Nur yakin akan berkembang menjadi kota hijau dan pintar.
"Daripada memindahkan PNS yang enggan pindah, mending guru PPPK saja yang dipindahkan. Saya yakin banyak, kok, guru ASN PPPK mau ke IKN, apalagi ada tunjangannya banyak," terangnya.
Lantas bagaimana respons Badan Kepegawaian Negara (BKN)?
Menurut Pelaksana Tugas Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto skema mengatakan pihaknya sudah menyiapkan skema pemindahan ASN ke IKN. Pemindahannya mulai tahun ini, tetapi belum tahu bulan apa. Yang pasti upacara kemerdekaan nanti di IKN.
Dia menjelaskan BKN telah menyiapkan SDM bagi Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebagai lembaga yang relatif baru terbentuk berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada Pasal 4.
Sampai Maret 2024, BKN telah memproses ASN yang berasal dari berbagai instansi untuk mutasi ke OIKN dan pengadaan CASN formasi TA 2023.
Adapun skema pemindahannya sebanyak 24 instansi, ASN yang ditugaskan 1 PNS. Ditambah dengan 190 PPPK hasil pengadaan CASN formasi OIKN 2023.
Selain itu, pengangkatan jabatan pimpinan tinggi (JPT) melalui keputusan presiden sebanyak 2 PPPK. "Jadi, total ASN PPPK maupun PNS yang akan dipindahkan ke IKN sebanyak 247," ucapnya.
Walaupun pemerintah akan memindahkan PPPK yang merupakan jabatan fungsional, tetapi tidak semua diboyong ke IKN.
Menurut Haryomo, PPPK yang dipindahkan hanya di instansi pusat, sedangkan pegawai daerah tidak.
Dia mencontohkan guru dan dosen. Kedua jabatan ini fungsional, tetapi pegawai daerah.
"PPPK yang mengabdi di satuan pendidikan tidak akan dipindahkan, karena mereka pegawai daerah, " pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Mesyia Muhammad