jpnn.com, JAKARTA - Guru PPPK ramai-ramai meminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyederhanakan kurikulum yang ada.
Kurikulum pendidikan yang berlaku sekarang dinilai terlalu membebani para guru aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun PPPK.
BACA JUGA: Diangkat PPPK, Para Guru Malah Tersiksa, Minta Ini kepada Prabowo
Menurut Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau Eko Wibowo, persoalan tenaga pendidik akhir akhir ini makin banyak.
Banyak administrasi yang harus guru selesaikan, sehingga mereka tidak bisa fokus mengajar.
BACA JUGA: Kepala Daerah Kompak Usulkan Honorer Tak Masuk Pendataan BKN Diangkat PPPK Bertahap
Karena harus menyelesaikan administrasi, akhirnya fokus guru untuk mengajar dan mendidik jadi terpecah.
"Tugas utama kami sekarang menyelesaikan administrasi, sedangkan mengajar di kelas jadi urusan kedua. Inikan salah arah," kata Pak Ekowi, sapaan akrab Eko Wibowo kepada JPNN.com, Senin (1/7).
BACA JUGA: Fokus Menyelesaikan Tenaga Non-ASN, Pemkab Murung Raya Mengusulkan 940 Formasi PPPK
Saat ini, rata-rata guru PPPK sangat berharap pemerintahan baru bisa mengubah kebijakan sekarang.
Prabowo diharapkan bisa menyederhanakan kurikulum, sehingga guru hanya fokus mengajar di kelas.
Tokoh muda pendidikan Riau ini menambahkan guru ASN PPPK maupun PNS punya permintaan khusus kepada Prabowo membawa perubahan pada dunia pendidikan di Indonesia.
"Kami ingin kurikulum di bawah Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto membawa perubahan lebih baik dan menyejahterakan para guru se-Indonesia," ucapnya.
Ekowi menegaskan guru PPPK butuh beasiswa dan jenjang karier jabatan fungsional.
Bisa mutasi ke instansi atau daerah lain, berkarier di jabatan struktural karena guru PPPK punya kompetensi berbagai bidang.
Wakil Ketua ASN PPPK Sumatera Selatan Susi Maryani juga menyampaikan bagaikan kondisi guru saat ini. Banyak yang tertekan karena disibukkan dengan tugas administrasi.
Akibatnya siswa sering terbengkalai, padahal kata Susi, tugas utama guru mengajar mereka.
"Kami jadi sedih karena anak-anak sering terbengkalai. Kami terpaksa hanya memberikan tugas, karena harus menyelesaikan tugas administrasi," ucap Susi.
Musbihin, guru PPPK di Kabupaten Kebumen juga merasakan beban yang sama. Dia berharap jam kerja guru bisa kembali ke sedia kala.
Bukan seperti sekarang muridnya libur, gurunya masuk kerja.
Keluhan yang sama disampaikan Nurul Hamidah, guru PPPK salah satu kabupaten di Jawa Timur. Dia mengungkapkan guru PPPK tidak ada libur sama sekali.
Mereka bekerja seperti di kantor pelayanan umum, sehingga tidak ada waktu untuk anak-anak di rumah
"Anak-anak kami di rumah libur tanpa didampingi. Demi mengikuti aturan kami harus mengorbankan anak-anak di rumah," ujarnya.
Nurul merasa seperti bekerja bukan layaknya guru yang didamba seperti dahulu. Guru di sekolah, guru sekaligus pendamping di rumah untuk anak-anaknya sendiri.
Para guru PPPK juga kadang bingung. Menjadi ASN senang, karena kesejahteraannya meningkat, tetapi harus mengorbankan keluarga.
"Sebenarnya, waktu libur sangat berarti untuk kami bersama keluarga. Hanya sekali dalam satu semester, selebihnya total di sekolah. Pulang sore dan jam 15.00 baru sampai rumah karena jauhnya jarak tempuh," tuturnya.
Memang kata Nurul, PPPK bisa cuti, tetapi seorang guru tidak terbiasa kecuali kondisi darurat. Seharusnya ada kesempatan yang berimbang.
Guru sudah banyak waktu untuk di sekolah. Jadi, sebaiknya diberikan kesempatan untuk bersama anak dan keluarga.
"Kadang malam-malam pun harus ikut seminar online demi poin dan pengembangan yang harus dilakukan," terangnya. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad