jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sampai saat ini sangat berhati-hati dalam mencermati perkembangan politik kebangsaan. Sikap PBNU bukan atas dasar kepentingan politik pragmatis, khususnya dalam menghadapi Pemilu Serentak 2019.
Hal itu dikatakan Ketua PBNU, Aizzudin Abdurrahman atau Gus Aiz di Jakarta, Rabu (13/3).
BACA JUGA: Ulama NU Bondowoso Ikrar Menangkan Jokowi - KH Ma’ruf Amin
Menurut Gus Aiz, meskipun memiliki bobot politik, namun NU bukanlah partai politik. Jadi, lanjutnya yang harus dipahami dalam proses berdemokrasi sebagai warga negara adalah setiap warga Nahdliyin memiliki hak politik, hak untuk dipilih dan memilih.
BACA JUGA: KPPU: PBNU Dukung RUU Larangan Praktik Monopoli Segera Disahkan
BACA JUGA: Ambulans Bamusi untuk PBNU dan Ikhtiar PDIP Jaga Sinergi dengan Nahdiyin
“Ini yang harus dilindungi, jadi tidak ada pelanggaran khittah,” ujar Gus Aiz yang juga cucu pendiri NU, KH Hasyim Asy`ari ini.
Gus Aiz bahkan menilai sebagai sebuah langkah mundur jika Komite Khittah 1926 membunuh hak politik warga Nahdliyin.
BACA JUGA: Master C19 Portal KMA Garap Nahdiyin Sumut Demi Jokowi-Kiai Ma’ruf Amin
"Jangan karena merasa paling dzurriyah lalu membawa agenda pihak lain yang sama sekali tidak diketahui masalahnya, apalagi yang jelas-jelas madhorotnya bagi NU," tegas Gus Aiz.
“PBNU terbuka untuk hal ini, ada kanal komunikasi melalui silaturrahim ataupun tabayyun, tentu prinsip-prinsipnya harus dipenuhi,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Komite Khittah 26 NU menggelar halaqah ke-6 pada Rabu (6/3) di PP Al-Qutub, Cipadung, Cibiru, Bandung, Jawa Barat.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Respons Terbaru MUI soal Keputusan NU Hindari Penggunaan Kata Kafir
Redaktur & Reporter : Friederich