jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) mengatakan, menjelang Idulfitri kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok seolah menjadi menu wajib.
Bahkan, sambung dia, telah menjadi hukum pasar dan siklus tahunan ini pun tak pernah tertangani secara tuntas dan mendasar.
BACA JUGA: Ada Mafia Karantina di Bandara Soetta, DPR Desak Pemerintah Lakukan Inspeksi Total
Gus AMI menyebut, di era pandemi Covid-19 pemerintah diharapkan bekerja ekstra untuk menjaga stabilitas harga sehingga tidak makin membebani masyarakat.
"Hal mendesak yang harus segera dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan reposisi strategi dalam tata kelola kebijakan pangan dalam konteks yang lebih luas," kata dia dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (28/4).
BACA JUGA: Ada Jejak Bang Azis di Kasus Suap, Faldo PSI: DPR Sarang Makelar Kelas Kakap
Menurut dia, tata kelola di sini dimaksudkan untuk memastikan ketercukupan pasokan bahan makanan di seluruh daerah Indonesia.
Selain itu juga memastikan jalur distribusi yang memadai dan terjangkau sehingga bisa memangkas biaya logistik yang muaranya adalah keterjangkauan daya beli masyarakat.
BACA JUGA: DPR Desak Polri Bongkar Mafia Karantina di Bandara Soetta
“Soal ketersediaan pangan dan aksesibilitas bahan pangan ini adalah kunci”, tegas Gus Ami.
Gus Ami menyatakan saat kenaikan harga negara harus hadir melakukan pemberdayaan sistem pasar serta mekanisme pemasaran yang efektif dan efisien. Hal itu harus disempurnakan melalui kebijakan tata niaga.
“Intervensi negara dalam hal distribusi pangan pokok masih relevan untuk melindungi konsumen dari melambungnya harga-harga yang kadang tak terkendali,” imbuh Ketua Umum DPP PKB ini.
Gus Ami mengingatkan bahwa buruknya tata kelola pangan inilah yang ditengarai menjadi sebab utama impor beberapa kebutuhan bahan pangan dan melonjaknya harga-harga karena dikendalikan segelintir pemain.
Ke depan, kata dia, harus ada tindakan cepat dan terobosan yang harus diambil pemerintah untuk melakukan reformasi tata kelola pangan secara keseluruhan. Langkah nyata, komprehensif dan mendasar diperlukan untuk mengatasi carut-marut persoalan pangan di Indonesia.
“Saya pemerintah harus segera melakukan listing terhadap seluruh perangkat perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan dan kemudian dilihat bagaimana kerangka eksekusinya untuk selanjutnya dibuat roadmap yang jelas," kata Gus Ami. (jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia