jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengajak pendamping desa membuat gerakan kunjungan rumah ke rumah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mengawasi dana desa.
Menurut menteri yang akrab disapa Gus Halim ini, seiring meningkatnya dana desa, diperlukan langkah antisipatif atas segala tindak penyalahgunaan anggaran.
BACA JUGA: Lestari Moerdijat Tekankan Pentingnya Bangun Desa Wisata dengan Perencanaan Matang
"Makin banyak dana yang digulirkan, maka akan banyak permasalahan yang muncul," kata Gus Halim dalam kegiatan pembukaan Training of Trainer (ToT) peningkatan kapasitas pendamping profesional (TPP) - Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) metode tatap muka regional III yang digelar 14-17 Agustus.
Oleh karena itu, ujarnya, harus diimbangi dengan meningkatnya kapasitas pendamping desa dan tingginya partisipasi masyarakat yang sangat dibutuhkan mengawasi perencanaan pelaksanaan serta monitoring pembangunan di desa.
BACA JUGA: Sandiaga Uno Berikan Bantuan DPUP Bagi 5 Desa Wisata di Jawa Barat
Dia yakin makin tinggi partisipasi masyarakat, maka tingkat korupsi akan makin turun. Korupsi di desa itu karena partisipasi masyarakatnya rendah karena dinilai masyarakat gak peduli. Peningkatan kapasitas pemdamping di desa itu juga dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa.
Berdasarkan data Kemendes PDTT terdapat 45 Kades yang korupsi di tahun 2019, 132 kades korupsi pada 2020. Tahun 2021 dan 2022, jumlah kades yang korupsi masing-masing 159 serta 174.
BACA JUGA: Berkunjung ke Desa Wisata Alamendah, Sandiaga Uno Disambut Teriakan RI 1
Mengantisipasi terjadinya korupsi itu, maka kewajiban pendamping desa inilah dibutuhkan melalui peningkatan partisipasi masyarakat didalam pembangunan.
Makin tinggi partisipasi mayarakat, maka kian kecil peluang kades menyalagunakan dana desa maupun anggaran lainnya yang masuk ke desa.
"Tugas kita adalah bagaimana mitigasi korupsi dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sehingga, harus betul-betul ditingkatkan supaya ada penurunan jumlah kades yang korupsi," terangnya.
Oleh karena itu, Gus Halim menginginkan di tahun 2023 ini, terdapat suatu gerakan kunjungan dari rumah kerumah oleh tenaga pendamping untuk menyampaikan atau menginformasikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat desa tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Mulai dari perencanaannya, dana yang terpakai, siapa yang berhak, bagaimana cara ikut berpasrtisipasi dan seterusnya. Targetnya adalah bagaimana agar semakin banyak warga yang peduli.
"Tugas kita adalah bagaimana seluruh warga masyarakat desa itu tahu dapat pengetahuan dan pemahaman tentang APBDes, tentang dana desa dan keterlibatan masyarakat di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa," jelasnya Gus Halim yang didampingi Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela dan Kepala BPI Ivanovich Agusta.
Untuk jumlah peserta berasal dari regional III yang meliputi provinsi Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad