jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan pentingnya menjaga batas lintas negara di antaranya di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pesan Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar itu disampaikan saat bertemu kembali dengan Bupati Belu Agustinus Taolin di Jakarta.
BACA JUGA: Peringati HSN 2022, Gus Halim Ajak Santri Terus Tingkatkan Kualitas
Dalam pertemuan tersebut, Gus Halim menyampaikan batas lintas negara di Belu menjadi prioritas dalam pembangunan. Oleh karena itu, perlu keterlibatan semua pihak untuk menyukseskannya.
Gus Halim memastikan Kemendes PDTT berada di garda terdepan untuk terus memajukan desa-desa di wilayah Belu.
BACA JUGA: Prajurit TNI dan Polri Terus Bergerak Cari Warga Hilang di Hutan Perbatasan Indonesia - Malaysia
“Yang penting batas lintas negaranya sangat strategis, nanti kami bantu,” kata Gus Halim di Jakarta, Rabu (26/10/2022).
Dia menilai Belu sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste harus mendapat perhatian penuh dan seluruh aktivitas pembangunannya harus dikawal.
BACA JUGA: Gus Halim Mengusulkan Pendamping Desa Naik Status menjadi PPPK
Gus Halim menceritakan dirinya telah melihat langsung kondisi Belu, bahkan Agustus lalu, Gus Halim bertindak sebagai inspektur Upacara Bendera memperingati Hari Kemerdekaan ke-77 RI pada 17 Agustus 2022 di Desa Fohoeka, Kecamatan Nanaet Duabesi.
Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini memastikan daerah perbatasan akan terus menjadi beranda negara yang berdaulat, sejahtera, dan aman.
Saat ini proses pembangunan 100 unit rumah untuk para transmigran di Kabupaten Belu sedang berlangsung. Hal ini rencananya akan dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya sesuai dengan regulasi yang ada.
Sementara itu, Bupati Belu Agustinus Taolin menjelaskan pertemuannya dengan Mendes PDTT.
“Kami datang hari ini untuk silaturahmi sekaligus lapor program perumahan yang sudah berjalan. Rencana tahun depan sisa 75 perumahan untuk transmigran. Makanya, tadi ada info Pak Dirjen punya 100 usulan tidak bisa masuk di tahun depan karena terlambat,” ujar Agustinus Taolin.
Saat ini pembangunan 100 unit rumah di Kabupaten Belu untuk tahun 2023 juga sedang diajukan. Sempat terlambat karena tidak adanya Satker kabupaten selama lima tahun terakhir.
Pengajuan ini diupayakan dapat berhasil sehingga tidak perlu menunggu sampai tahun 2024.
Sementara itu, kondisi lahan yang akan dibangun dipastikan tidak lagi bermasalah. Seluruh sertifikat dan kebutuhan-kebutuhan legal lainnya telah selesai diurus termasuk konflik antarwarga.
“Selama ini masyarakat menyerahkan lahan tetapi ada pamrihnya di belakang. Misalnya 100 hektare lahan mengharapkan keluarga mereka yang miskin mendapatkan rumah di situ. Pada posisi kemiskinan dan tidak memiliki rumah sebenarnya sama," ungkapnya.
Bupati menyebut masyarakat mengharapkan kalau ada penempatan warga misalnya eks Timor Timur maka warga lokal minta bagian.
"Kalau sesuai SOP, by name by address. Ke depannya yang menyerahkan tanah sudah untuk lokasinya kita clear-kan sehingga pembangunannya tidak masalah lagi,” pungkas Agustinus Taolin.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari